Pilkada

KPU dan Bawaslu Simalungun Diminta Jujur Saat Penetapan Paslon

DR Berita
Foto: Istimewa

Darwin Sipahutra

DRberita.com | Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara Darwin Sipahutar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Simalungun jujur dan profesional saat penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Rabu 23 September 2020.


Penetapan harus sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 3 Tahun 2017 pasal 4 huruf C tentang syarat calon disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.



Memurut Darwin, ada kejanggalan dan keanehan berkenaan dengan berkas pencalonan Bapaslon dengan nama Anton Achmad Saragih yang berpasangan dengan Rospita Sitorus terkait ijazah dan nama asli yang digunakan saat mendaftar.


Baca Juga :10 Ketua PAC Demokrat di Palas Tolak Tondi, Dukung Kamil Lubis Jadi Plt DPC


"Kami menilai yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah asli saat mendaftar tapi memakai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas saat mendaftar ke KPU Simalungun pada tanggal 4-6 September 2020 yang lalu, di STTB tersebut tertulis jelas nama Antonoius Saragih. Kemudian, nama Antonoius Saragih juga dipakai di ijazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta. Dalam hal ini juga terdapat kejanggalan soal gelar Doktor, bagaimana mungkin bisa Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya memberikan gelar Doktor karena yang bersangkutan dianggap telah membuat dan mempertahankan thesis. Di sisi lain Universitas Jayabaya Jakarta juga mengeluarkan ijazah untuk Program Pascasarjana dengan Nama Anton Saragih untuk gelar akademik Magister Manajemen (MM)," jelas Darwin.



"Bagaimana bisa Universitas Jayabaya Jakarta mengeluarkan dua ijazah sekaligus dengan nama yang berbeda, begitu juga halnya dengan nama yang bersangkutan, satu orang memakai nama yang berbeda-beda, patut pertanyakan sikap KPU dan Bawaslu Simalungun saat melakukan tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada tanggal 4-22 September 2020 hanya melakukan verifikasi untuk STTB saja, sedangkan ijazah yang lain tidak persoalkan, harusnya Bawaslu Simalungun memberikan masukan dan rekomendasi terkait kejanggalan berkas paslon Yang bersangkutan," sambungnya.


Diamnya Bawaslu Simalungun dan diterimanya berkas hasil perbaikan dari paslon tersebut menunjukkan sikap kedua penyelenggara ini tidak jujur dan tidak profesional.


Baca Juga :DKSU Sudah Siapkan Draf Pergub Untuk Kelola Tapian Daya


"Kok bisa anggota KPU Simalungun melakukan verifikasi persyaratan bicara soal pesawat dan anggaran, inikan aneh, padahal itukan (verifikasi) merupakan tahapan dan wajib dilaksanakan apalagi menyangkut syarat formal pencalonan, harusnya KPU Simalungun serius dalam hal ini bukan malah bercanda," kata Darwin.



JPPR Sumut juga menilai bahwa putusan PN Simalungun yang dijadikan dasar hukum oleh KPU Simalungun untuk menerima syarat perbaikan dari Paslon DR. H. Anton Achmad Saragih penuh dengan muatan politis untuk memenuhi syarat pencalonan, putusan PN Simalungun itu ditetapkan tanggal 27 Agustus 2020 dan dikeluarkan pada tanggal 16 September 2020, sementara pengajuan perkara pada tanggal 11 Agustus 2020, artinya ada tentang waktu yang begitu cepat bagi PN Simalungun untuk mengabulkan seluruh permohonan permohonan. Mestinya Bawaslu Simalungun menjadikan ini sebagai temuan dan menolak syarat perbaikan paslon tersebut.


"Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu agar jujur dan berani mengambil sikap, jangan karena tekanan lalu melanggar aturan perundang-undangan, kami minta KPU dan Bawaslu Simalungun tidak ceroboh saat penetapan Paslon besok, jangan sampai integritas tergadai karena kepentingan Bupati Simalungun untuk memenangkan abangnya sebagai Bupati, ijazah itu syarat formal yang wajib di penuhi oleh paslon, jika keabsahannya tidak jelas setalah dilakukan verifikasi maka KPU Sumulungun harus membatalkannya sebagai calon atau menetapkan paslon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," tutup Darwin Sipahutar.




art/drb

Editor: Bornok

Sumber: Pers Rilis