Pilkada

Rapat Pleno KPU Padangsidimpuan Tetapkan Calon Perseorangan Butuh 144.712 E-KTP

DR Berita
drberita
Rapat pleno calon perseorangan Pilkada Padangsidimpuan.
DINAMIKARAKYAT - Rapat pleno KPU Kota Padangsidimpuan bersama Panwaslu, membahas kesiapan penyerahan dukungan pada bakal calon perseorangan dalam Pilkada Tahun 2018 mendatang, Minggu 10 September 2017.

Memimpin rapat itu, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Arbanur Rasyid MA menerangkan, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Merujuk PKPU, Arbanur menerangkan, jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan harus mengacu pada jumlah daftar pemilih tetap, pada pemilihan terakhir, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Berdasarkan itu, Komisioner Divisi Rekapitulasi Ahmad Rasid memaparkan, pada Pilpres Tahun 2014 lalu, jumlah DPT masing-masing kecamatan sebagaimana Padangsidimpuan Angkola Julu berjumlah 5.796.

Padangsidimpuan Batunadua berjumlah 14.693, Padangsidimpuan Hutaimbaru berjumlah 11.607, Padangsidimpuan Selatan berjumlah 46.751, Padangsidimpuan Tenggara berjumlah 22.600, dan Padangsidimpuan Utara berjumlah 43.267, sehingga keseluruhan ditotal sebanyak 144.714 pemilih.

Kemudian pada pasal 10, PKPU Nomor 3 mengatur persentase syarat dukungan bakal calon perseorangan, sebesar 10 Persen dari DPT. Sehingga didapat jumlah yang dikumpulkan bakal calon yang akan maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Padanggsidimpuan secara independen, harus mengumpulkan dukungan sebanyak 14.472 jiwa.

"Tetap mengacu pada dasar hukum UU NO. 1/2015, Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dan telah dibuat, PKPU Nomor 3 tentang pencalonan. Pasal 8 tadi ayat 2 (PKPU), Keputusan KPU, sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan jumlah pemilih tetap, atau pemilik suara pada pemilihan terakhir," kata Divisi Hukum, Hatimbulan Siregar.

Ketua Panwaslu Kota Padangsidimpuan Syafri Muda mempertegas, adanya di PKPU tepatnya pada pasal 10 ayat 2 yang menerangkan, jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (Pasal 10) harus tersebar di lebih dari 50 persen kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Saya ingin kita sepaham, yang dimaksud dalam pasal 10 disitu ada 3 ayat yang harus kita perhatikan. Ayat 1, Kabupaten kota yang penduduknya terdaftar dalam DPT sampai 250 ribu Jiwa. Ayat 2, jumlah dukungan yang dimaksudkan pada ayat 1harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Ini bagaimana menurut pemahaman kita?" tanyanya.

Koordinator Divisi SDM dan Parmasy Muktar Helmi Nasution menerangkan, sesuai dengan kalimat dalam ayat 2 pada pasal 10 itu, dukungan tersebar lebih dari 50 persen kecamatan di daerah kabupaten/kota yang dimaksud, adalah pembagian jumlah kecamatan.

"Di Kota Padangsidimpuan ada 6 Kecamatan. Berarti untuk mendapatkan dukungan dengan jumlah dimaksud, harus tersebar di lebih dari 50 persen, berarti lebih dari 3 kecamatan, minimal tersebar di 4 kecamatan," katanya memufakatkan.

Setelah kesepakatan itu pun akhirya ditetapkan. Ketua KPU pun memutuskan jumlah dukungan itu sebagai syarat bagi pencalonan bakal calon independen.

"Demikian putusannya, semoga menjadi putusan yang bermanfaat bagi calon walikota dan wakil walikota yang maju melalui calon perseorangan," demikian Arbanur Rasyid mengakhirya dengan mengetuk meja tanda menutup rapat.

Di lain sisi, Ahmad Rasid selaku Koordinator Divisi Perencanaan dan Data, menerangkan, E KTP yang bisa digunakan untuk mendukung calon perseorangan, adalah E KTP pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilu terakhir dan E KTP yang terdaftar dalam DP4. (art/drc)

Penulis: Fauzan Helmi

Editor: admin