Metropolis

DLH Kota Medan: J City Residence Langgar Aturan Pengelolaan Sampah

DR Berita
Istimewa
TPS Liar J-City Medan

DRberita.com | Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan segera muncul setelah adanya laporan dari Lembaga Konservasi Lingkungan (LKLH) Sumut, terkait sempadan Aungai Babura Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pembohong di kawasan Komplek J-City Residence, Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Masur, Medan Johor.


Tim DLH Medan pada Senin 2 September 2021, dipimpin Rahmat Soleh Harahap telah turun ke lokasi sempadan Sungai Babura yang dijadikan TPS Liar.

"Hasil pengungkit lapangan DLH Medan sudah kami sampaikan ke pihak J-City, Camat, Dinas Kebersihan, dan LKLH Sumut. Poinnya, J-City harus laksankan apa yang tertulis salam surat," ucap Rahmat Soleh Harahap, Rabu 8 September 2021.

BACA JUGA:
Brigjen TNI J. Aritonang Harapan Atlet E Sports Maluku Lolos ke PON XX Papua

Ketua DPW LKLH Sumut Indra Mingka mengakui telah menerima surat dari DLH Kota Medan. "Tembusan sudah kita terima pada Senin 6 September 2021, suratnya nomor 660/4233," kata Indra.

Menurut Indra, dalam surat diuraikan hasil temuan antara lain, Pertama Pihak J City Residence tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah, dan kedua melakukan pembakaran sampah.


"Tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah itu melanggar ketentuan pasal 13 UU No. 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 13 tentang pengelola kawasan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah ," katanya.

BACA JUGA:
4 Anggota TNI Gugur Kontak Senjata Dengan Separatis

Pihak J-City Residence pun terbukti melakukan pembakaran sampah di TPS Liar. Perbuatan itu, menurut Indra, melenggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) setiap orang dilarang, hurup g yang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

"Perbuatan pengelolaan sampah di sempadan Sungai Babura ada ancaman Pidananya, Pasal 40 (1) tentang Pengelola sampah yang melawan hukum dan sengaja mengelola sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta, dan denda paling banyak Rp 5 miliar," jelas Indra.

Penulis: Muhammad Artam

Editor: Admin