Metropolis

Tes Urin "Pasukan Melati" Dikutip Rp100 Ribu: Ini Kata Kepala DKP Kota Medan

DR Berita
drberita/istimewa
Pasukan Melati lagi bertugas di Kota Medan.
DRberita | Program pemerintah dalam memerangi bahaya narkoba seharusnya tidak membebani warga kurang mampu atau para pekerja yang memiliki gaji kecil.

Plt Walikota Medan Akhyar Nasution diminta segera turun tangan terkait adanya keluhan dari para pekerja "Pasukan Melati" yang harus merogoh kocek Rp100 ribu untuk mengikuti tes urin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pembina Pengurus Besar Aliansi Media Cyber Indonesia (PB AMCI) Fakhruddin Pohan kepada wartawan, Minggu 22 Desember 2019.

Menurut Fakhruddin Pohan alias Kocu, persoalan ini sudah berlangsung kurun waktu tiga hari. Setiap anggota "Pasukan Melati" diminta uang Rp100 ribu untuk tes urin. Di sisi lain petugas kebersihan itu belum menerima gaji. Jumlah mereka ditaksir ada berkisar 200-an orang.

"Tolong bantu kami lah bang, kami belum gajian, malah diminta Rp100 ribu perorang untuk tes urin, kalau kami nggak ikut, gaji kami bisa nggak dikasih, masaan kami harus meminjam uang untuk ikut tes itu," kata Fakhruddin alias Kocu menirukan ucapan seorang pekerja.

Kocu mengakui, pemerintah saat ini sedang menggalakkan tes urin kepada para pekerja. Namun tidak serta merta memberatkan perekonomian penyapu jalan. Harusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan menyiapkan anggaran.

"Pemko Medan dan BNN sudah sewajarnya saling bersinergi soal anggaran, jangan malah membebani para para penyapu jalan dengan program pemerintah tersebut. Ini sebaliknya malah merugikan para penyapu jalan," kata Kocu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, Muhammad Husni menjelaskan soal kutipan tes urine terhadap pasukan melati.

"Dilakukannya tes urin terkait narkoba terhadap pekerja penyapu jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Fungsi Dinas Kebersihan ingin memerangi narkoba khususnya pekerja harus bebas dari barang haram tersebut. Jadi salah satu syaratnya tahun 2020, adalah petugas kebersihan bebas dan terhindar dari narkoba," kata Husni.

Mengenai adanya kutipan Rp100 ribu terhadap pekerja penyapu jalan, kata Husni, itu biaya resmi dan pihaknya bekerjasama dengan BNN. Pihaknya tidak ada menganggarkan tahun ini untuk biaya tes urin.

"Pada prinsipnya kita memfasilitasi petugas yang bekerja di tahun ini, untuk dilakukan tes urine. Agar lebih mudah memenuhi syarat kerja di tahun 2020. Kalau ada petugas kebersihan yang ingin tes urine di luar, kita tidak permasalahkan. Dengan kita kerjasama dengan BNN, biayanya lebih murah," kata Husni.

Soal "pasukan melati" belum menerima gaji selama 2 bulan. Husni mengatakan itu hanya masalah administrasi. Dan pasti akan dipenuhi gaji para penyapu jalan itu.

"Gaji itu hak mereka para pekerja kebersihan. Soal pekerja belum menerima gaji, itu adalah masalah administrasi. Esok (Senin 23 Desember 2019) hak atau gaji mereka mulai dibayarkan," kata Husni. (art/drc)


Editor: admin

Sumber: Pers Rilis