Kerah Putih

Warga Tanjungbalai Resah Dengan Proyek Balai PP Wilayah Sumut

DR Berita
Istimewa

Plank proyek Balai PP Wilayah I Sumut di Kota Tanjungbalai.

DRberita.com | Warga Kota Tanjungbalai merasa resah dengan proyek Balai Prasarana Permukiman (PP) Wilayah I Sumatera Utara, bernilai Rp 13 miliar yang baru selesi dikerjakan. Pasalnya, proyek tersebut terlihat asal jadi.


Selain itu, warga juga menduga pelaksanaan proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Tanjungbalai tersebut tidak mengantongi izin lingkungan dan AMDAL.

Kepala Balai PP Wilayah I Sumatera Utara Syahrial dikonfirmasi membantah proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Tanjungbalai tidak mengantongi izin lingkungan dan AMDAL.

BACA JUGA:
Didampingi Bupati, Kabinda Sumut Pimpin Vaksinasi Door to door Nelayan di Sergai

"Amdal sudah ada," jawab Syahrial melalui pesan whatsapp, kemarin, tanpa mau menunjukan nomor surta amdalnya.

Ridho warga Kota Tanjungbalai mengatakan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah memberikan kepastian hukum. Dengan kata lain setiap usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan dan AMDAL, baik untuk perseorangan, swasta maupun pemerintah.


"Proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh kota Tanjungbalai di Kawasan Sirantau yang dikerjakan oleh PT. Dayatama Citra Mandiri diduga tidak memiliki izin lingkungan dan AMDAL," kata Ridho.


Menurut Ridho, hasil investigasi warga menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tidak pernah mengeluarkan rekomendasi guna pengurusan izin lingkungan dan AMDAL proyek dengan pgu anggran Rp 13 miliar tersebut.

BACA JUGA:
Disaksikan Megawati, Jokowi Lantik Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

"Jika benar bahwa proyek tersebut tidak dilengkapi izin lingkungan dan AMDAL, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara bisa terancam terkena sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai Pasal 109 ayat (1) UUPPLH," jelas Ridho.

Ridho juga mengatakan akan mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Bareskrim Polri agar serius mendalami dugaan pelanggaran lingkungan hidup.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin