Kerah Putih

Terungkap Temuan BPK RI Pada APBD Sumut 2020, Ini Daftarnya

DR Berita
Foto: Muhammad Artam

Gubsu Edy Rahmayadi dan pimpinan DPRD Sumut

DRberita.com | Lebih banyak masalah daripada keberhasilan dalam pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2020.


Frkasi Nasdem DPRD Sumut mendesak Gubsu Edy Rahmayadi segera bersikap dan mengambil kebijakan cepat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut.

"Dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Sumut tahun anggaran 2020, sedikitnya ditemukan 11 kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan total angka Rp 70 miliar lebih," ungkap juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut Timbul Sinaga pada rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, di gedung dewan, Kamis 24 Juni 2021.

Bahkan dari hasil uji petik di lapangan, lanjut Timbul, baik dari hasil tim Pansus LKPj maupun kunjungan kerja DPRD, ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2020.

Baca Juga
Afifi Lubis Jadi Pj, Edy Perintah BKD Proses Lelang Jabatan Sekda

Fraksi Partai Nasdem pun menilai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Sumut tahun anggaran 2020 bukan menjadi satu-satunya tolok ukur mencerminkan keberhasilan.


"Sebab, dalam pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun predikat itu hanya bersifat normatif yang juga diperoleh sejumlah provinsi lain di Indonesia," katanya.

Baca Juga
Edy Blak-blakan Sebut Sumut Peringkat ke 2 Daerah Terkorup

Berikut daftar sejumlah temuan yang tersebar di beberapa instansi Pemprov Sumut, di antaranya Dinas Pendidikan sebesar Rp 305 juta atas kelebihan pembayaran para penerima tunjangan profesi guru (TPG).

Kemudian, kelebihan pembayaran sebesar lebih kurang Rp 121 juta dan kelebihan pembayaran dana bos sebesar Rp 3,9 miliar untuk disetorkan ke kas daerah.


Menarik kekurangan penerimaan negara atas kewajiban pajak yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp 96 juta.

Baca Juga
KMP: Jika Polda Sumut Tak Mampu, Limpahkan Saja ke Bareskrim Mabes Polri

Dinas PPKD, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar lebih kurang Rp 22 miliar.

Selanjutnya, BPBD Sumut agar menarik denda keterlambatan sebesar Rp 54 juta, dan menarik kelebihan pembayaran atas ketidakwajaran keuntungan atas pengadaan budidaya tanaman obat-obatan keluarga sebesar lebih kurang Rp 257 juta.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: admin