Kerah Putih

Ribut Fee Proyek Dana PEN Rp 326 Miliar di Taput

DR Berita
Avid

Rapat banggar DPRD Taput.

DRberita.com | Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal alokasi pos pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 326 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendapat kritikan dari DPRD Tapanuli Utara (Taput) dalam rapat badan anggaran, Rabu 18 November 2020.


Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Taput, Tota Situmeang menilai kebijakan Pemkab Taput yang melakukan peminjaman kepada perusahaan BUMN yang berperan sebagai kreditur sangat tidak memenuhi kepatutan. Pasalnya pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha di Kabupaten Taput.



"Kalau ditanya kepatutan, pasti saya jawab tidak patut, karena pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha Tapanuli Utara," tegasnya.


Baca Juga :Srikandi UGM Gelar Diskusi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi


Menurutnya, alokasi dana pinjaman yang harus dibayarkan Pemkab Taput selama rentang waktu delapan tahun ke depan, ternyata sudah melenceng dari pesan suci pemulihan ekonomi sebenarnya. "Kebijakan tersebut terindikasi ketidakpatutan pemilihan penyedia jasa yang mayoritas dipecah menjadi ribuan paket PL (penunjukan langsung)," jelasnya.


Kritik juga datang dari Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Taput Antonius Tambunan, dimana dia meminta TAPD Taput agar bisa menyajikan dokumen perencanaan program 1.300 paket PEN kepada DPRD Taput.



Antonius mengungkapkan ini akibat kenyataan di lapangan adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak terencana dengan baik, bahkan ditemukan alokasi anggaran terkesan dipaksakan. "Saya berharap kepada Pemkab Taput agar bisa menyerahkan dokumen perencanaan seluruh paket PEN kepada lembaga ini," imbuhnya.


Sementara, Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Taput Mauliate Sitompuldalam rapat badan anggaran sehari sebelumnya, Selasa 17 November 2020 juga menyampaikan kekecewaannya.



Berdasarkan perinciannya, pos anggaran dana pinjaman Pemkab Taput yang dipecah dalam 1.300 paket proyek fisik itu, ternyata hanya 60 paket saja yang dialokasikan di 4 kecamatan. "Dari empat kecamatan di Pahae hanya sekian persen saja dialokasikan. Apakah ini namanya kebijakan pembangunan yang berkeadilan?" ucapnya.


Mauliate juga menyebutkan, banyak alokasi anggaran PEN di daerah pemilihannya bukan termasuk skala prioritas. Ternyata paket pekerjaan itu juga dikerjakan oleh rekanan penyedia jasa dari luar Taput. "Kalau praktek fee proyek itu ada, baiknya diproses hukum. Sebenarnya tidak dibangun pun itu tidak berpengaruh kepada perekonomian. Ironisnya lagi, kontraktor juga pekerja diimpor dari luar, bukan masyarakat Tapanuli Utara," kata Mauliate.



Koordinator TAPD Taput, Indra Sahat Simaremare, membantah informasi PEN yang disinyalir sarat praktek jual beli dengan patokan fee proyek dari pemborong luar Taput.


Baca Juga :RIK Jokowi Sampaikan 4 Saran Strategis ke Presiden


"Kami minta aparat hukum mengungkap isu maraknya pungutan fee proyek tersebut. Tidak ada itu dipungut fee proyek. Terkait perusahaan-perusahaan dari luar itu urusan pengusaha. Kalau praktek fee proyek itu ada, baiknya diproses hukum," pungkasnya.



Sekda Taput ini juga tak mau menjelaskan persentase rekanan atau kontraktor dari luar yang terlibat pengelolaan paket PEN yang lagi hangat di kabupaten tersebut.



art/drb

Penulis: Avid

Editor: admin