Kerah Putih

Respon Perintah Jaksa Agung, Kejati Sumut Terbitkan 2 Sprindik Kasus Mafia Tanah

DR Berita
Muhammad Artan

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

DRberita.com | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merespons perintah Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin terkait pemberantasan mafia tanah. Kejati Sumut telah menerbitkan 2 Surat Perintah Penyelidikan kasus tanah yang telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.


Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Rabu 17 November 2021.

"Ada 2 kasus tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat, dan Deliserdang," kata Leonard.

BACA JUGA:
Disaksikan Megawati, Jokowi Lantik Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Penyelidikan kasus perambahan ini, kata Leonard, dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. "Ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," katanya.


Kedua, sambung Leonard, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi perambahan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai yang juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Ini juga berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-27/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," jelasnya.


Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanudin meminta kepada Kajati dan Kepala Kejaksaan Negeri se Sumatera Utara fokus pada kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.


Menurutnya, pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Sebab, sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.


"Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga lembaga pemerintah," kata Burhanudin saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Jumat 12 November 2021.


Burhanudin mengatakan, salah satu upaya memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Oleh karenanya, dia meminta kepada jajaran intelijen kejaksaan agar mencermati, dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah.

BACA JUGA:
3 Lagi Tersangka Korupsi Gedung Mangkrak UINSU Ditahan

"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," tegasnya.

Burhanudin pun meminta kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar segera bentuk tim khusus yang anggotanya gabungan, antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus. Tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.


"Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum, dan bidang Pidsus, saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya," serunya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin