Kerah Putih

Raja Makayasa Laporkan Bupati dan Wakil Bupati Palas ke KPK

DR Berita
Poto: Istimewa

Raja Makayasa Harahap di Gedung KPK Merah Putih.

DRberita.com | Bupati Padang Lawas (Palas) Ali Sutan Harahap alias TSO dan Wakilnya Ahmad Zarnawi Pasaribu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mafia tanah seluas 14.000 hektare.


Selain Bupati dan Wakil Bupati Palas, Komisaris dan Direktur Utama PT. Sumatera Sylva Lestari (SSL) juga ikut dilaporkan oleh Raja Makayasa Harahap dari Kantor Pengacara Citra Keadilan, atas kuasa yang diterimanya dari warga.


"Warga Padang Lawas ini telah mengusahai dan menguasai lebih dari 20 tahun secara itikad baik tanpa ada gangguan apapun ketika itu. Namun sekitar tahun 2010, pihak PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) telah melakukan pengerusakan kebun dan penyerobotan tanah warga seluas 14.000 hektare. Ini terkesan pihak pemerintah setempat berdiam diri seolah-olah melegitimasi perbuatan yang dilakukan PT SSL," ungkap Raja Makayasa di kantornya, Jalan Sutomo, Medan, Jumat 24 Desember 2021.

BACA JUGA:
9 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Dana Hibah KNPI Tapsel

Tak hanya pembelaan sepihak Bupati dan Wakil Bupati pada PT. SSL yang telah melukai hati warga yang telah memilih mereka menjadi kepala daerah, kata Raja, dengan ditemukannya fakta di lapangan di tugu gapura 'Selamat Datang' di setiap perbatasan Kabupaten Padang Lawas terdapat simbol perusahaan PT. SSL. Dugaan warga pun semakin kuat.


"Selain laporan ke KPK RI dengan nomor surat 6356/Ck-p/XII/2021, Kantor Pengacara Yayasan Citra Keadilan, juga melaporkan PT. SSL dan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin status lahannya di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara," ujarnya.


Menurut Raja, berdasarkan data dan dokumen autentik, warga Kabupaten Padang Lawas masing masing memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), putusan Pengadilan Negeri yang berkekutaan hukum tetap atau inkrah. Namun mereka tetap melakukan pengerusakan dan penyerobotan tanah tersebut.


Untuk diketahui, PT. SSL dan PT. SRL juga tidak merealisasikan perintah dari keputusan dalam izin HPHTK oleh Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTD-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 pada Diktum Ke-4 yang menyebutkan; (1) Apabila di dalam area HPH tanaman kayu pertukangan terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari area kerja kerja HPH tanaman kayu pertukangan.

BACA JUGA:
Kado Akhir Tahun Partai Demokrat, PTUN Tolak Gugatan Kubu KLB Moeldoko ke Menkumham


Kemudian, (2) Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki oleh PT Sumatera Sylva Lestari dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undang yang berlaku.


"Sayangnya hingga kini isi keputusan tersebut tidak terlaksanakan," ungkap Raja.


Masalah yang berkepanjangan ini tak kunjung mendapat kepastian hukum dan tanpa solusi yang jelas. Terkait itu, pihak Kantor Pengacara Citra Keadilan telah melaporkan oknum pimpinan Polres Padang Lawas ke Kadiv Propam Mabes Polri Nomor SPSP2/5136/XI/2021/Bagyanduan, karena diduga telah melakukan abouse of power untuk dan tujuan tertentu.


"Alasan kami melaporkan AKBP Indra Yunitra Irawan sebagai Kapolres Padang Lawas dan AKP Aman Putra sebagai Kasat Reskrim, serta AKP Abd Bahri sebagai Kasat Intel, diduga telah menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum. Dari perkembangan laporan bernomor: STPLP/B/265/X/SPKT/PALAS/SU dalam surat SP2HP tertanggal 10 November 2021, masih dalam SP2HP. Penyidik seolah-olah menarasikan kalimat pengancaman akan dipidana dan dikenakan denda untuk klien kami sebagai perambahan hutan untuk kegiatan perkebunan tanpa izin menteri. Namun oknum penyidik tidak dapat membuktikan apakah ini wilayah konsesi PT. SSL," jelas Raja.


Raja juga menduga penyidik Polres Padang Lawas tidak melaksanakanUndang Unsang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria.


"Penyidik Polres Padang Lawas mengabaikan bukti putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang inkraht dengan Nomor: 328/Pid.B/2013/PN.PSP tertanggal 27 Agustus 2013, yang menyatakan pemilik atas tanah dan kebun kelapa sawit di objek perkara aquo adalah milik pelapor, yang seharusnya dilindungi sesuai Undang Undnah Nomor 5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok Agraria. Padahal sudah ada jatuh korban dalam kasus ini, namun polisi seakan tutup mata. Kapolri kita ketahui terus menggaungkan amanat presisi, kami menuntut ini sebagai keadilan untuk warga Padang Lawas," tandasnya.


Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Aman Putra mengatakan, kasus konflik yang terjadi sedang dalam proses penyelidikan.

BACA JUGA:
Asiknya Diskusi Hari Anti Korupsi di Kantor Ombudsman Sumut

"Kasusnya tahap penyelidikan, kita sudah cek TKP dimana hasil cek TKP dengan Dinas Kehutanan bahwa lokasi yang menjadi lokasi pengerusakan adalah kawasan hutan. Dan saat ini kita sedang menunggu tim dari BPKH Wilayah I Medan, untuk melakukan pengecekan lokasi apakah masuk di dalam konsesi PT. SSL atau tidak," kata AKP Aman Putra melalui whatsapp.


Ditanya, kawasan hutan apa lokasi konflik antara warga Padang Lawas dan PT Sumatera Sylva Lestari, Aman Putra mengatakan masuk di dalam hutan produksi. Disinggung mengenai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 yang diberikan kepada PT Sumatera Sylva Lestari, Aman Putra mengatakan akan dipertimbangkan kembali.


"Akan kita pertimbangkan dan akan kita pertanyakan kepada pihak BPKH" pungkasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin