Kerah Putih

Pengamat: Kasus BOT PDAM Tirtanadi Dengan PT. TLM Jangan Jadi Sapi Perahan

DR Berita
Foto: Muhammad Artam

Kantor PDAM Tirtanadi

DRberita.com | Kasua dugaan korupsi BOT air bersih PDAM Tirtanadi dengan PT. Tirta Lyonisse Medan (TLM) harus diusut tuntas Polda Sumut. Jangan BUMD Pemprovsu menjadi sapi perahan kelompok tertentu.



Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfanda Ananda menilai temuan dugaan korupai BOT air bersih PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM yang diselidiki Polda Sumut harua transparan demi kepentingan publik.


BACA JUGA :Massa Demo Kantor Golkar Sumut, Desak Ijek Tegas Kasus Asusila Zainuddin Purba


"PDAM Tirtanadi adalah BUMD milik daerah yang note bene adalah badan usaha milik publik. Selanjutnya, apa yang menjadi aktivitasnya menjadi bagian kepentingan publik termasuk kejelasan apakah ada temuan hukum terkait pemeriksaan kasus yang diselidiki oleh Polda terhadap BOT PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM," ucap Elfanda Ananda di Medan, Kamis 27 Mei 2021.


Penyelidikan kasus ini berawal dari perpanjangan Build Operate Transfe (BOT) PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM untuk kapasitas produksi air 400 liter per detik. Sementara, BOT kapasitas air 500 liter per detik pada tahun 2000 akan berakhir 2026.


Menurut Elfanda, sebagai masyarakat Sumut yang memberikan kontribusi atas keberlangsungan PDAM Tirtanadi lewat pajak, dimana BUMD ini menerima penyertaan modal dari APBD Sumut, harusnya transparan terkaitan kesepakatan BOT dengan pihak PT. TLM.


BACA JUGA :Brata Kesuma dan Rahmat Fadillah Calon Dirut PT. Bank Sumut


"Harusnya, tidak ada hal yang ditutupi terkait kerjasama tersebut termasuk butiran pasal kesepakatan. Jangan sampai PDAM ada main mata dengan pihak PT.ILM," kata mantan Koordinator Fitra Sumut ini.



Selanjutnya, lanjut Elfanda, pihak Polda Sumut juga harus terbuka apakah memang ada temuan hukum terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya atau tidak.


"Ini terkait akuntabilitas Polda dalam memeriksa laporan terkait soal hukum. Dalam bisnis badan publik (PDAM) perlu menjunjung tinggi akuntabilitas publik demi menjaga keberlangsungan BUMD itu. Kalau memang ada temuan, tentunya segera dproses secara hukum dan jangan ditutupi. Namun, apabila tidak segera klarifikasi," terangnya.


BACA JUGA :Anggota DPRD Sumut Ditangkap Kasus Korupsi Cetak Sawah di Dairi


Terakhir, kata Elfanda, BUMD seperti PDAM Tirtanadi harus tumbuh secara sehat dan dapat berkontribusi terhadap kekakayaan daerah yang akhirnya dapat menambah kemampuan keuangan daerah.



"BUMD jangan menjadi sapi perahan berbagai kelompok yang seringkali merugikan daerah. Untuk itu, PDAM Tirtanadi dapat melaksanakan prinsip prinsip transparani dan akuntabilitas publik," serunya.

Penulis: Muhammad Artam

Editor: admin