Kerah Putih

Ombudsman: Polri Jangan Diam Terkait Pungli di MTsN 2 Padangsidimpuan

DR Berita
Istimewa

Ilustrasi

DRberita.com | Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar berharap pihak kepolisian jangan diam terhadap pungli di MTsN 2 Padangsidimpuan yang mengutip Rp 400 ribu per siswa untuk pembangunan ruang kelas baru.


"Itu jelas pelanggaran, ombudsman minta Polres Padangsidimpuan untuk mengusut praktik pungli tersebut, belum ada ditemukan aturan ataupun undang undang terhadap pungutan yang ditetapkan melalui Komite MTsN 2 Padangsidimpuan," ucap Abyadi Siregar, Senin 8 November 2021.

Menurut Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, kata Abyadi, pada pasal 12 (b) ditegaskan bahwa Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada siswa atau orangtua siswa.

BACA JUGA:
Binar Academy Kembali Luncurkan Program Business Intelligence Engineering

Permendikbud Nomor 75 itu juga menegaskan, bahwa Komite Sekolah hanya bisa menggalang dana dari luar sekolah. Lalu, dana yang diperoleh kemdian dimasukan ke sekolah untuk membantu kemajuan sekolah.


"Jadi sangat jelas bahwa Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa komite dilarang melakukan pungutan kepada siswa atau orang tua siswa," kata Abyadi.


"Polisi jangan diam dengan praktik praktik pungutan seperti itu, jelas melanggar aturan yang ada, Kementerian Agama Republik Indonesia juga seharusnya angkat bicara terhadap persoalan yang ada ini, jangan buat susah peserta didik dan orang tua didik dengan pungutan-pungutan yang ditetapkan sebanyak Rp 400 ribu per siswa," sambungnya.

"Sikat jika aturan dilanggar, jangan didiamkan, apalagi merugikan sistem pendidikan," tutupnya.

BACA JUGA:
Kader Inginkan Ketua DPD Demokrat Sumut Figur Muda dan Energik

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Syahrul Wirda ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan akan telusuri pungli yang terjadi di MTsN 2 Padangsidimpuan. "Terima kasih atas informasinya," jawabnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin