Kerah Putih

KPK Terima 118 Laporan Penyaluran Bansos Covid-19

DR Berita
DRberita

Kantor KPK Jakarta.

DRberita.com | Sebanyak 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) ke warga terdampak COvid-19 diterima KPK hingga 5 Juni 2020. Jumlah ini merupakan akumulasi keluhan selama seminggu setelah aplikasi JAGA Bansos KPK diluncurkan.

"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan. Selain itu, ada 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, sebanyak 13 laporan," ucap Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulis, Sabtu 6 Juni 2020.

Menurut Ipi, laporan yang masuk antara lain bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan. Ada 10 laporan tentang itu. Ada juga laporan soal nama yang tak ada di daftar penerima bantuan atau penerima fiktif berjumlah 8 laporan.

Baca Juga: Ini Penjelasan Polisi Soal Sepasang ASN di Asahan Ditemukan Bugil Dalam Mobil

"Mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 3 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 1 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 1 laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan," tutur Ipi.

Laporan yang diterima KPK, lanjut Ipi, ditujukan kepada 78 pemda terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten kota.

"Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu, masing-masing 5 laporan. Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan. Selebihnya menerima masing-masing 1 laporan," paparnya.

Baca Juga: Azhar Harahap Akui 8 Ton Beras Pemprovsu ke Kabupaten Madina Kondisi Berjamur

"Keluhan atau laporan yang masuk, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemda terkait," sambung Ipi.


Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 pemda. "KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut," kata Ipi. (art/drb)

Editor: Gambrenk