Kerah Putih

KPK Peringatkan Pemda di Sumut Hindari Korupsi dalam Pelayanan Publik

DR Berita
Foto: Ilustrasi

KPK

DRberita.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan pemerintah daerah di seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara agar menghindari praktik pemerasan, suap, atau gratifikasi dalam pelayanan publik.


Demikian disampaikan KPK dalam rapat koordinasi (rakor) bertema Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik, yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat, 19 Februari 2021.



Hadir dalam pertemuan Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut, Bupati, Walikota, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kabupaten dan kota.


BACA JUGA :Kapolda Sumut Baru Pernah Menjabat Dirdik KPK


Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko mengungkapkan, terdapat hubungan positif antara praktik korupsi dengan kelembagaan dan kualitas pelayanan publik.


"Di antara praktek korupsi sebagaimana disebut dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah pemerasan, suap, dan gratifikasi, apalagi karena terkait pelayanan publik," ujar Didik.



Berdasarkan survei Ombudsman terhadap 19 pemda di Sumut atas kepatuhan pada standar pelayanan publik sejak 2015 sampai 2019, hanya 7 pemda dengan kepatuhan tinggi atau berada dalam zona hijau. Selebiknya, 12 pemda lainnya masih berada dalam kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan rendah (zona merah).


Ketujuh pemda itu adalah Kabupaten Deliserdang, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumut, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat.



Dilanjutkan Didik, KPK mendorong pemda membenahi kelembagaan pelayanan publik. Tujuannya, kata Didik, agar layanan publik makin transparan dan akuntabel, dengan minimal adanya Standar Operasi dan Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan saluran pengaduan masyarakat.


BACA JUGA :Jadi Terdakwa, Mantan Ketua PDIP Sumut Akui Sudah Kembalikan Uang Suap


"Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai perilaku layanan publik di sejumlah pemda di Sumut. Kami akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan Gubernur dan pihak terkait lainnya," ungkap Didik.




art/drb

Editor: admin

Sumber: Rilis