Kerah Putih

KPK Dapat Dukungan Warga Untuk Buka Skenario Suap Anggota DPRD Sumut

DR Berita
drberita

Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.

DRberita.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari masyarakat Sumatera Utara untuk segera membuka skenario suap mantan anggota DPRD Sumut, hingga uang didapat dari mana.

"Sebagai warga Sumut yang patuh hukum, kita meminta KPK membuka skenario itu, bagaimana sebenarnya suap yang terjadi pada anggota DPRD Sumut tahun 2015 itu? siapa inisiator suapnya dan siapa yang mencari serta yang menyediakan. Dalam fakta persidang, belum ada itu dibuka KPK. Dampaknya pada warga Sumut, ya pasti masih bertanya-tanya, kita menudukng KPK," ujar Joni Sandri Ritonga SH, praktisi hukum lulusan Peradi di Medan, dalam keterangan persnya, Senin 18 Mei 2020.

Sebelum aksi KPK melakukan OTT kepada hakim PTUN Medan, menurut Joni, ada proses di DPRD Sumut yang saat itu sedang melakukan hak interpelasi kepada Guburnur Sumut Gatot Pujo Nugroho di awal tahun 2015.

"Usulan hak interpelasi DPRD Sumut itu terjadi pada awal 2015. Kita tahu APBD Sumut saat itu hanya bisa dicairkan untuk gaji ASN saja. Pertanyaannya, dari mana uang suap puluhan miliar untuk anggota dewan itu atau dicari, sedangkan pada saat itu APBD Sumut pada bulan Januari, Februari dan Maret belum bisa digunakan selain untuk gaji," sebut mantan Ketua PMII Medan ini.

Baca Juga: Warga Medan Heboh, Kasir Swalayan Brastagi Positif Corona

"Dari mana uang suap puluhan miliar itu didapat untuk menyuap anggota DPRD Sumut? Sepertinya bukan Gatot Pujo Nugroho yang punya ide," sambungnya.

Menurut Joni, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dan tiga orang lainnya, yaitu mantan kepala biro keuangan Baharuddin Siagian, mantan bendahara sekretariat DPRD Sumut Alinafiah Nasution, dan mantan Sekretaris Dewan Randiman Tarigan, sangat ditepat dan diharapkan bisa membuka skenario suap tersebut.


"Tidak hanya mereka berempat saja yang harus diperiksa KPK kembali, sejumlah nama lainnya seperti Nurdin Lubis mantan Sekretarid Daerah Provinsi, dan mantan Ketua DPRD Sumut priode 2014-2019 Ajib Shah juga harus diperiksa kembali sebagai saksi, agar terbuka skenarion suap anggota dewan tersebut," kata Joni.

Selain itu, kata Joni, KPK juga harus memeriksa kembali sejumlah pihak swasta yang terlibat dalam pemeriksaan kasus suap ini. Untuk menyuap 100 orang anggota DPRD Sumut tidak cukup uang sedikit, puluhan miliar itu pasti.

Baca Juga: Meninggal Dalam Gubuk, Mayat Arifin Dibungkus Plastik Dibawa Naik Ambulance

"Kan tidak lima miliar kerugian negara yang diumukan KPK? Jadi KPK harus jujur membuka skenario, lalu mengungkap siap saja pemasok uang puluhan miliar itu. Ide siapa yang mencari uang suap? Kalau Gatot mantan Gubernur Sumut pasti tahu siapa yang memberi ide suap dan kepada siapa bertanya untuk mencari uang suap, ini yang belum diungkap KPK," tuturnya.

Diberitakan, Senin 18 Mei 2020, tim penyidik KPK kembali memeriksa mantan Ketua DPRD Sumatera Utara Saleh Bangun dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Selain Saleh, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya yakni, mantan Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Alinafiah Nasution, mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut Baharuddin Siagian, dan pensiunan Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan. (art/drb)

Editor: Gambrenk

Sumber: Pers Rilis