Kerah Putih

KPK: Kritik dan Optimisme Publik Dalam Pemberantasan Korupsi

DR Berita
Poto: Ilustrasi

KPK

DRberita.com | KPK menghargai setiap persepsi publik, termasuk sebagian pandangan yang memberikan kritik dan masukan terhadap KPK.


"Kami, sedari awal berdiri, selalu menempatkan masyarakat sebagai mitra penting untuk mendukung tugas tugas pemberantasan korupsi. Oleh karenanya KPK terus membuka diri terhadap setiap saran yang konstruktif demi langkah langkah perbaikan ke depannya," ungkap Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat 31 Desember 2021.

Meski begitu, kata Ali, KPK mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh tugas dan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK, sehingga bisa memberikan saran dan masukan yang tepat untuk perbaikan ke depannya.

BACA JUGA:
Jokowi: Pelayanan Publik Bukti Nyata Kehadiran Negara

"Bahwa KPK kini secara simultan dan terintegrasi menerapkan tiga strategi pemberantasan korupsi: pendidikan, pencegahan, dan penindakan secara sekaligus. Sehingga kinerja dan capaiannya tentu juga berbasis pada ketiga strategi yang dterapkan tersebut," katanya.

Menurut Ali, capaian pemberantasan korupsi tidak sebatas pada penindakan saja, apalagi hanya menghitung jumlah OTT. Karena OTT hanya salah satu metode dalam penindakan.


Jika merujuk pada data, masih Ali, selama 2021 KPK melakukan 6 kali OTT, sedangkan penerbitan sprindik total 105 dengan jumlah 123 tersangka. "Artinya, jika merujuk pada angka tersebut, 1penetapan tersangka melalui OTT tidak lebih dari 5% dari total kegiatan penyidikan KPK," sebutnya.


"Pemberantasan korupsi juga tidak hanya penindakan, tapi KPK juga gencar melakukan pencegahan dan pendidikan antikorupsi dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya, baik pada lingkup daerah, nasional, maupun global," sambungnya.

BACA JUGA:
Kado Akhir Tahun Partai Demokrat, PTUN Tolak Gugatan Kubu KLB Moeldoko ke Menkumham

Ali juga mengatakan, pada upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan Negara dan daerah senilai Rp 35 triliun dari penagihan piutang PAD, penertiban, dan penyelamatan aset.


Sedangkan melalui startegi pendidikan, KPK telah mendorong 360 pemerintah daerah mengesahkan regulasi pendidikan antikorupsi. KPK juga telah berhasil mendorong implementasi pendidikan antikorupsi pada 24 ribu lebih di level pendidikan dasar, 3.400 lebih di pendidikan menengah, dan 6.200 lebih pada program studi perguruan tinggi.


"Kami berharap publik memberikan optimisme sekaligus dukungan terhadap tiga strategi pemberantasan korupsi tersebut. Bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi," tegas Ali.

BACA JUGA:
Pengamat: Walikota Harus Perintahkan Inspektorat Periksa Proyek Dana Kelurahan
Penulis: DR Berita

Editor: Admin