Kerah Putih

Kejatisu Kesulitan Buka Berkas Korupsi Alih Lahan di BPN Medan

DR Berita
Foto: Muhammad Artam

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

DRberita.com | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara didesak membuka kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi perubahan peruntukan lahan atau alih lahan tempat tinggal seluas 80 hektare (Ha) tahun 2013.


Kasus alih lahan tempat tinggal menjadi lahan pertanian seluas 80 ha yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, dan Kelurahan Padang Bulan, Medan Selayang, Kota Medan, itu sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.



Salah satunya mantan Kepala BPN Kota Medan M. Thoriq yang kini menjadi terpidana dalam kasus yang sama di Semarang.


BACA JUGA :Mantan Prajurit TNI Kecewa Integritas Moeldoko Perampok, Memalukan!


Sementara tiga tersangka lainnya, masing-masing mantan Kadis Pendapatan Daerah Kota Medan, Syahrul Harahap, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan Edison, serta Gunawan dari pihak swasta, sampai saat ini belum ditahan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 12 April 2013.



Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian dikonfirmasi, Rabu 3 Maret 2021, berdalih berkas para tersangka kini sulit dibuka karena kasusnya sudah cukup lama.


"Berkas-berkasnya sudah terlalu lama sehingga bagian Pidsus (pidana khusus) kesulitan membongkarnya," ujar Sumanggar.


Sumanggar menambahkan, persoalan lain terkait berkas perkara ketiga tersangka Edison, Syahrul Harahap dan Gunawan kala itu teregistrasi manual, beda dengan kasus pidana yang telah teregistrasi online mudah untuk dilakukan pemeriksaan.



Ia pun mengaku ketika itu belum menjabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.


BACA JUGA :Demokrat Punya AHY, Moeldoko Didukung 35 DPC Abal-abal


Patut diketahui, kasus ini kembali mencuat setelah LIRA Kota Medan melayangkan surat perihal klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara, pada Jumat 19 Februari 2021, yang tembusannya diterima sejumlah wartawan di Medan.


Surat yang ditandatangani Yopie Hari Irwansyah Batubara dan Andi Nasution masing-masing Wakil Ketua dan Sekretaris LIRA Kota Medan, itu mempertanyakan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi kasus alih lahan tempat tinggal seluas 80 hektare di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan menjadi lahan pertanian.



Akibat terhentinya perkara tersebut, LIRA Medan mendesak agar Kejati Sumut segera menggulirkan kasus itu ke Pengadilan Tipikor Medan.


"Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti apakah Kejatisu telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3)," ungkapnya.


BACA JUGA :Gubsu Resmikan Masjid Al Hamdy di Lahan Eks HGU PTPN2


Editor: admin

Sumber: Rilis