Kerah Putih

Kejati Sumut Tingkatkan Kasus Mafia Tanah Margasatwa Langkat ke Penyidikan

DR Berita
Poto: Muhammad Artan

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

DRberita.com | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu resmi meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengalihan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ke tahap penyidikan.


Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Minggu 5 Desember 2021.

"Kajati Sumut secara resmi telah meningkatkan kasus dugaan korupsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut ke tahap penyidikan. Yakni dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November 2021," kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

BACA JUGA:
Dugaan Jual Beli Jabatan dan Pengaturan Proyek UINSU Sampai di Kejagung

Dikatakan mantan Asintel Kejati Sumut ini, adapun dikeluarkannya surat perintah penyidikan terhadap perkara dimaksud merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 15 November 2021 lalu.


"Dimana tim penyelidik telah menemukan adanya peristiwa pidana dengan bukti permulaan yang cukup, bahwa di Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat Timur Laut, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ditemukan fakta bahwa sebagian Kawasan Suaka Margasatwa telah dialihfungsikan yang harusnya menjadi hutan bakau mangrove," ujarnya.

Namun, sambung Leonard, kawasan tersebut telah diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas 210 hetare yang ditanami pohon sawit sebanyak 28.000 pohon. Kemudian di atas tanah tersebut juga telah diterbitkan 60 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama perorangan.

BACA JUGA:
Polda Sumut Rilis 28 Sepmor Curian Boleh Diambil Pemilik

"Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan dan dokumen terkait, ternyata lahan tersebut hanya dikuasai oleh 1 orang yang diduga sebagai mafia tanah dengan modus menggunakan nama sebuah Koperasi Petani yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit," jelasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin