Kerah Putih

Kasus Jiwasraya: Jaksa Agung Tetapkan 13 Perusahaan Investasi dan Pejabat OJK

DR Berita
Ilustrasi

PT. Jiwasraya

DRberita.com | Kejaksaan Agung Republik Indoensia menetapkan 13 perusahaan bidang investasi terkait kasus korupsi PT. Jiwasraya. Selain itu seorang pejabat OJK juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Ketiga-belas korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah perusahaan managemen investasi yang diduga terlibat dalam proses jual beli saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan seorang Tersangka pejabat OJK berinisial FH." ujar Kapuspenkum Hari Setiyono dalam siaran persnya, kemarin.

Ke 13 perusahaan tersebut di antaranya PT Oso Manajemen Investasi, PT MNC Asset Management, PT. Sinarmas Asset Management, dan PT. Maybank Asset Management.

Baca Juga:
Ziarah ke TMP Bukit Barisan: Kapoldasu Beri Penghormatan ke Makam Letda Amir Rajab Simatupang


Adapun PT Oso Manajemen Investasi milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan PT MCN Asset Menagement milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo.

Selain itu, Jaksa Agung juga menetapkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi.

Para tersangka terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya jilid 2, mengikuti jejak 6 terdakwa lainnya di antaranya Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan Bos PT. Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Selain perusahaan Oso, MNC, dan Sinarmas, ikut juga PT Dhanawibawa Manajemen Investasi/PT. Pan Arcadia Capital (DMI/PAC), PT. Pinnacle Persada Investama (PPI), PT. Millenium Danatama Indonesia/PT. Millenium Capital Management (MDI/MCM), PT. Prospera Asset Management (PAM), PT. GAP Capital (GAPC), PT. Jasa Capital Asset Management (JCAM), PT. Pool Advista Asset Management (PAAA), PT. Corfina Capital (CC), dan PT. Treasure Fund Investama Indonesia (TFII).

Baca Juga:
ACT Bali Berikan Penghargaan Kemanusiaan Kepada MTT


"Para tersangka corporate ini disangkakan dengan Pasal Kesatu, Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) subsidair Pasal 3, UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana," kata Harry.

Sangkaan pasal kedua ke para tersangka, lanjut Harry, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.


(art/drb)

Editor: Bornok