Kerah Putih

Kajati Sumut Ingatkan Kepala Daerah Agar Transparan Kelola Bansos Covid-19

DR Berita
istimewa

Kajati Sumut Amir Yanto.

DRberita.com | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengingatkan semua kepala daerah agar transparan mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti soal carut marutnya pendataan maupun penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Sumut, terlebih bila ada tindak pidana korupsi dalam praktik pendataan maupun penyalurannya.

"Dengan adanya pemberitaan dibeberapa media soal kekisruhan maupun protes warga disejumlah daerah terkait bantuan sosial Covid-19, Kejati Sumut akan melakukan monitoring dan pengumpulan data untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi," jawab Amir Yanto melalui Whatshapp, Rabu 13 Mei 2020.


Menurut Amir, pihaknya akan mengawasi secara ketat penggunaan dana penanganan Covid-19 di Sumatera Utara. Kejati Sumut telah meminta agar penggunaan dana dilakukan tepat sasaran.

Baca Juga: Gubsu Bantu 1.000 Paket Sembako 5.000 Butir Telur ke Pembina & Pelatih Pramuka

Beberapa waktu sebelumnya, Wakajatisu Sumardi kepada tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah meminta komitmen bersama pemerintah daerah untuk transparan dan tepat saran dalam penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19.

"Saya menyampaikan agar semua pelaksana kegiatan benar-benar dalam menjalankan tugasnya dan memanfaatkan anggaran agar tidak salah sasaran," kata Sumardi, dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 Sumut, di Rumdin Gubsu, Jalan Sudirman, Medan, beberapa waktu lalu.

Gubsu Edy Rahmayadi menyebut ada dana Rp 1,5 triliun yang disiapkan untuk penanganan cCovid-19. Dana tersebut akan digunakan dalam beberapa tahap.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menemukan sejumlah kejanggalan pada mata anggaran GTPP Covid-19 Sumut bersumber refocusing APBD Sumut 2020 untuk tahap pertama April hingga Juni 2020.


Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut Siska Barimbing mengatakan, lembaganya menyoroti anggaran tahap pertama GTPP Covid-19 Sumut senilai Rp 502, 1 miliar dari total Rp 1.5 triliun.

Baca Juga: FITRA Temukan Kejanggalan Anggaran GTPP Covid-19 di Sumut

Anggaran yang disorot FITRA yaitu perbandingan anggaran kesehatan (medis) dan pendukung (non medis) sebesar Rp 191,7 miliar. Anggaran tersebut antara lain penyediaan bahan dan peralatan pendukung Covid-19 sebesar Rp 110 miliar.

Selain itu, FITRA juga menyoroti anggaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis sebesar Rp 15, 5. "Ada lagi mata anggaran aneh yakni dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) lain senilai Rp 9, 750 miliar," kata Siska.

Baca Juga: Alumni UINSU Kecewa Rekomendasi Ormas Islam ke Saidurrahman

Hal lain yang jadi perhatian FITRA, yakni anggaran pendukung non medis sebesar Rp 55,3 miliar. "Ada item barang pelindung warga dianggarkan Rp 5 miliar namun tidak disebut jenis alat pelindung yang dibeli dengan anggaran itu. Kemudian anggaran Sekretariat Gugus Tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dukungan OPD terkait sebesar Rp 40 miliar," kata Siska.

FITRA menganalisis anggaran sekretariat gugus tugas tersebut tidak transparan. "Anggaran Rp 40 miliar/tiga bulan artinya tiap bulan sekretariat gugus tugas dapat anggaran Rp 13 miliar. Jika satu bulan 30 hari kerja maka setiap hari sekretariat gugus tugas mendapat anggaran Rp 444 juta," kata Siska.

Hal lain yang menjadi sorotan FITRA, adalah biaya-biaya keamanan Satpol PP Rp 2,7 miliar dan TNI/Polri Rp 740 juta. "Anggaran ini juga aneh," ujar Siska. (art/drb)

Editor: Gambrenk

Sumber: Pers Rilis