Kerah Putih

HIMMAH Tebar Spanduk Minta KPK Usut Korupsi Bansos Covid-19 di Sumut

DR Berita
Foto: Istimewa

PW HIMMAH Sumut.

DRberita.com | Paska penetapan tersangka korupsi bansos Menteri Sosial, Juliari P. Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara mendorong agar dugaaan korupsi bansos Covid-19 terbongkar dengan melakukan aksi sebar spanduk di seluruh Kota Medan.


Ketua HIMMAH Sumut, Abdul Razak Nasution didampingi pengurus di kantornya Jalan Sisingamangaraja No 144 Medan, Senin 14 Desember 2020 menyimpaikan dalam bentuk bansos, pengadaaan barang lainnya memang sangat rentan dikorupsi.



"Dengan angka yang fantastis sebesar Rp 1,5 triliun, KPK harus turun ke Sumut mengambil alih penanganan dugaan korupsi bansos Covid-19 dari Polda Sumut, periksa aliran refocusing anggaran di Pemprovsu dan kabupaten kota," kata Razak.


Menurutnya, di Kota Medan ada ratusan miliar anggaran penanganan Covid-19 yang bermasalah, namun sayangnya kasus itu mandeg di Polda Sumut.


Baca Juga :Kajari Padangsidimpuan Terima Pengurus Al Washliyah


Razak menjelaskan, selain Pemko Medan, saat ini ada beberapa kasus bansos Covid-19 yang sedang ditangani Polda Sumut. Bukan tidak mungkin, dari dana refocusing Rp 1,5 triliun yang dialokasikan Pemprovsu dan ratusan miliar dari Pemko Medan itu terjadi gratifikasi dalam penentuan vendor.



"Maka dari itu, kita minta secara khusus kepada KPK agar mengusut dugaan korupsi bansos Covid-19 di Sumatera Utara, dari mulai dana refocusing tahap 1, 2, dan 3, dugaan penentuan Vendor, pengurangan timbangan dan pengadaan barang lainnya, tambah Razak.


PW HIMMAH Sumut akan terus konsisiten mengundang KPK untuk mengusut dugaan korupsi bansos covid 19 dengan melakukan berbagai kajian dan akan turun aksi unjuk rasa demi tegaknya supremasi hukum di Sumatera Utara.



HIMMAH juga meminta KPK jangan tebang pilih menangani kasus korupsi, jangan hanya korupsi menteri, KPK harus mengusut dugaan korupsi bansos covid 19 yang ada di daera-daerah khususnya di Sumatera Utara. Sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi tanpa terkecuali.



art/drb

Editor: admin

Sumber: Rilis