Kerah Putih

DPW Jaring Mahali Sumut Minta Cabut Izin Prinsip Proyek Pembangunan Kota Deli Megapolitan

DR Berita
Foto: Istimewa

Surat proyek pembangunan Kota Deli Metropolitan

DRberita.com | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaring Mahasiswa LIRA Indonesia (Jaring Mahali) Sumatera Utara meminta Bupati Deliserdang mencabut izin prinsip nomor 640/3327 pada tanggal 6 Oktober 2020 atas mendukung proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan.


Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPW Jaring Mahali Sumut, Ajie Lingga, Sabtu 13 Februari 2021 di kantor sekretariat, bahwa proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang sesungguhnya belum mendapatkan pengesahan.



"Sebagai peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang dan terkesan transaksional sepanjang menjamin asset-asset milik pemerintah kabupaten Deli Serdang yang diduga berada didalam pengembangan proyek Kota Deli Megapolitan," jelas Ajie Lingga.


BACA JUGA :Jenderal Listyo Bertemu Ketua MUI Sulawesi Selatan, Ada Apa?


Apabila dihubungkan besarnya kebutuhan lahan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan dengan luas lahan ex HGU PTPN2 yang saat ini tidak jelas pendistribusiannya.


"Diduga pengusiran dan penggusuran besar-besaran akan terjadi dibanyak lokasi yang selama ini dikelola oleh Masyarakat Adat, Pensiunan Karyawan PTPN2 dan kelompok masyarakat lainnya antara lain berpotensi terjadi pada lokasi di Kebun Sampali, Kebun Bandar Klippa, Kebun Bangun Sari, Kebun Saentis dan Kebun Penara," sebut Ajie.



Bahkan Ajie meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi segera melakukan langkah-langkah penyelesaian yang adil bagi para pensiunan karyawan PTPN2.


"Untuk mendapatkan rumah dinas PTPN2 yang menjadi milik para pensiunan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PTPN2 dengan serikat pekerja perkebunan serta mendesak pihak PTPN2 untuk tidak melakukan kegiatan yang menggangu kenyamanan dan ketentraman para pensiunan di emplasmen PTPN2 Kebun Helvetia," tegasnya.



Bukan hanya itu aja, DPW Jaring Mahali Sumut jug meminta agar DPRD Provinsi mendesak Gubernur untuk segera melakukan upaya penyelesaian yang adil terhadap para pensiunan karyawan dengan pihak PTPN2.


BACA JUGA :IWO Sudah Miliki LBH Untuk Jurnalis dan Masyarakat


"Segera gubernur untuk melakukan upaya penyelesaian yang adil terhadap para pensiunan karyawan dengan pihak PTPN2, serta melakukan pengawasan ketat terhadap pemerintah provinsi dalam pendistribusian lahan ex PTPN2 khususnya yang saat ini yang tengah diperjuangkan oleh para pensiunan karyawan PTPN2," tambahnya.



Ajie Lingga berpesan sekali lagi agar Bupati Deliserdang mencabut izin prinsip yang telah diterbitkan untuk proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan.


"Diharapkan segera DPRD Kabupaten Deliserdang mendesak bupati untuk mencabut izin prinsip yang diterbitkan untuk proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan," imbau Ajie Lingga.



BACA JUGA :Pelantikan Akhyar: Hak Normatif Warga Kota Medan Tidak Terpenuhi



art/drb

Editor: admin

Sumber: Rilis