Kerah Putih

Dana Covid-19: Pemprovsu Harus Segera Kembalikan Temuan BPK RI

DR Berita
Foto: Muhammad Artam

Gedung KPK Merah Putih

DRberita.com | Pemprov Sumut harus segera mengembalikan uang senilai Rp 70 miliar lebih sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Sumut Poaradda Nababan kepada wartawan, kemarin.

Berdasarkan laporan BPK RI Perwakilan Sumut, delapan OPD di lingkungan Pemprovsu harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Covid-19 yang dialokasikan tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga :SPRI Sumut Desak Edy dan Ijek Periksa Wahyu Kaban Yang Ajak Duel Jurnalis

Poaradda Nababan memaparkan, OPD yang diduga menggunakan dana penanganan Covid-19 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Dinas Kehutanan Sumut sebesar Rp 7,901 miliar lebih untuk pengadaan stup lebah dan perlengkapannya yang diserahkan kepada masyarakat.


Dinas Koperasi dan UKM Sumut sebesar Rp 23,382 miliar lebih untuk bantuan alih usaha dalam rangka pemulihan ekonomi tahap II dan III kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Semester II tahun 2020.

Baca Juga :11 DPC Desak Zulhas Evaluasi T. Bahrumsyah Jadi Ketua PAN Medan

Satgas Covid-19 Provinsi Sumut sebesar Rp 1,645 miliar lebih untuk pengadaan makanan, minuman, snack dan pengadaan peralatan untuk kebutuhan isolasi/karantina yang terpusat di Posko Satuan Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kepulauan Nias.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut sebesar Rp 829,037 juta lebih yang dialokasikan untuk pengadaan sarana produksi kegiatan budidaya benih jagung di lahan tidur dan pengadaan sarana produksi budidaya benih cabai di Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Pakpak Bharat.


"Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut juga harus mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 2,258 miliar lebih yang dialokasikan untuk pengadaan alat pertanian bagi kelompok tani yang tersebar di 20 kabupàten/kota," ujarnya.

Baca Juga :Geledah Kantor PT. BTN Medan, Kejati Sumut Temukan Dokumen Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar

BPBD Sumut sebesar Rp 1,176 miliar lebih untuk pengadaan budidaya tanaman dan obat-obatan. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut ditemukan penggunaan dana Covid-19 sebesar Rp 7.746 miliar lebih belum bisa dipertanggungjawabkan.

"Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan bantuan peralatan untuk industri rumah tangga/industri kecil, menengah di Kota Tebingtinggi dan pengadaan bantuan peralatan industri rumah tangga untuk 9 kabupaten/kota di Sumut," kata Poaradda.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: admin