Kerah Putih

BPKAD Sumut Bantah Kabar Proyek Rp 2,7 T Tak Ada Uangnya

DR Berita
Poto: Istimewa

Kepala BPKAD Provsu Ismail Sinaga

DRberita.com | Proyek multi years infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara, senilai Rp 2,7 triliun dikabarkan tak ada uangnya. Pasalnya, sejak awal lelang DPA proyek tidak ada, dan mata anggaran di APBD dan KUA PPAS pun tidak tercantum.

Makanya dua pimpinan DPRD Sumut, dari Fraksi Golkar dan Fraksi Gerinda tidak mau menandatangani proyek multi years tersebut. Ada penilaian bahwa proyek Rp 2,7 triliun tersebut merupakan "penumpang gelap" di APBD.


Namun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ismil Sinaga dengan tegas membantah kabar tersebut.

BACA JUGA:
372 Pelaku Swasta Ditangkap: KPK Gelar Bimtek Antikorupsi ke Jajaran Pupuk Indonesia

"Siapa yang bilang tak ada DPA dan uangnya? taruhan satu ekor kerbau pun saya mau. Uangnya ada!," tegas Ismail Sinaga saat dihubungi melalui telepon, Selasa 2 Agustus 2022.


Ismail juga mengatakan uang untuk membayar proyek Rp 2,7 triliun tersebut masih dalam proses penghitungan.

"Estimasinya masih proses hitungan, berapa yang mau disiapkan untuk membayar kerjaan yang selesai. Kan tak mungkin tak dikerjakan dibayar, ada kok uangnya. Banyak memang yang bertanya seperti itu, logika saja, pasti adalah uangnya," kata Ismail.


Kabar yang diterima DRberita, Senin 1 Agustus 2022, lelang proyek multi years infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut senilai Rp 2,7 triliun itu pun dilakukan secara manual. Selain itu, daftar penggunaan anggaran (DPA) dikabarkan juga tidak ada sejak awal, di KUA PPAS 2021 hingga APBD 2022 tidak tertera judul kegiatan.


Tidak hanya itu, progres kegiatan yang awalnya 67 persen kini berubah menjadi 33 persen dengan jumlah kegiatan 62 paket. Hal itu seperti yang disampaikan kuasa pengguna anggaran (KPA) Dinas PUPR Sumut Marlindo Harahap ke publik.


Ismail pun kembali menjelaskan soal progres awal pekerjaan 67 persen yang berubah menjadi 33 persen. Ia mengatakan, hal itu berubah karena harus disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan.

"Kan harus sesuai perhitungan kerjaan yang bayar. Ini memang banyak yang ngatakan tidak dikerjakan, itu yang jalan ke Brastagi Karo saja yang diberitakan, yang di Palas kan dikerjakan, dan sudah ada yang siap. Banyak yang sedang dan sudah dikerjakan. Makanya harus kita dukung ini proyek, kan untuk kebaikan masyarakat ini semua," tandas Ismail.

BACA JUGA:
DPP Partai Demokrat Sudah Kantongi Aktor Intelektual Demo GPPD di Jakarta

Dalam proyek multi years ini dikabarkan terlibat tiga orang "broker" yang mengatur PT. Waskita untuk KSO (Kerja Sama Operasional) dengan PT. SMJ dan PT. Pijar Utama yang beralamatkan di Jakarta.


Dari KSO tersebut diduga juga ada "kesepakatan jahat" hingga akhir 2023, dan diduga mengalir fee proyek dari nilai total Rp 2,7 persen.

Penulis: Muhammad Artam

Editor: Admin