Kerah Putih

Ternyata Selain Isa, Ada 5 Pimpinan OPD Pemko Medan yang Setor Uang ke Dzulmi Eldin

DR Berita
drberita/istimewa
Isa Ansyari
DRberita | Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Isa Ansyari menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus suap Walikota Dzulmi Eldin di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 23 Desember 2019.

Dalam dakwaan Jaksa KPK Zainal Abidin disebutkan bahwa terdakwa Isa Ansyari telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi sesuatu berupa uang kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin senilai Rp530 juta.

Masing-masing Rp20 juta sebanyak 4 kali hingga seluruhnya berjumlah Rp 80 juta. Kemudian Rp200 juta, lalu Rp200 juta lagi dan Rp50 juta hingga total jumlahnya sebesar Rp530 juta.

"Terdakwa melakukan aksinya bersama-sama Samsul Fitri Siregar selaku Kepala Sub Bagian Protokol Pemerintah Kota Medan," tutur Jaksa KPK lainnya Iskandar Marwanto.

Menurut jaksa, maksud penyuapan tersebut agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Walikota Medan mempertahankan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kota Medan dengan menerima imbalan uang yang tidak sah dari terdakwa untuk kepentingan Walikota.

Awalnya kasus bermula pada 6 Februari 2019, di mana selaku Kadis PU, Isa Ansyari mengelola anggaran fisik senilai sekira Rp420 miliar sejak bulan Maret 2019, terdakwa mulai mendapatkan pemasukan uang di luar penghasilan yang sah.

"Selanjutnya terdakwa Isa Ansyari agar dianggap loyal kepada Walikota kemudian ikut membiayai kegiatan operasional Dzulmi Eldin dengan menggunakan uang yang diperolehnya tersebut," tutur Jaksa.

Pada Maret 2019 Samsul Fitri Siregar menemui terdakwa di Hotel Aston Medan dan meminta bantuan uang kepada terdakwa apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan biaya operasional Walikota Medan yang tidak ditanggung oleh APBD.

Sebagai bentuk loyalitas terdakwa Isa Ansyari kepada walikota, maka terdakwa menyanggupinya, sehingga ketika Samsul Fitri Siregar menyampaikan adanya kebutuhan operasional Walikota, terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Dzulmi Eldin melalui Samsul Fitri Siregar di bulan Maret, April, Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp20 juta.

"Demikian pula ketika ada kebutuhan operasional Dzulmi Eldin terkait rencana menghadiri undangan acara perayaan ulang tahun ke-30 'Program Sister City' antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa yang akan dilaksanakan pada 15 sampai dengan 18 Juli 2019 di Jepang," beber Jaksa.

Diketahui rombongan terdiri dari, Dzulmi Eldin, Rita Maharani, Samsul Fitri, Andika Suhartono, Fitra Azmayanti Nasution, Musaddad, Iswar S, Suherman, T. Edriansyah Rendy, Rania Kamila, Hafni Hanum, Tandeanus, Vincent dan Amanda Syaputra Batubara, yang akan difasilitasi oleh ERNI Tour & Travel.

Saat itu Samsul Fitri Siregar meminta kepada terdakwa untuk menyediakan sejumlah uang dan terdakwa Isa menyanggupinya. Lalu pada Juni 2019 Samsul Fitri Siregar melakukan penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut dan ternyata dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1,5 miliar.

"Sedangkan APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya sebesar Rp500 juta padahal saat itu harus segera membayar uang muka sebesar Rp800 juta kepada Erni Tour & Travel," kata Jaksa.

Lalu Samsul Fitri Siregar melaporkan permasalahan itu kepada Dzulmi Eldin yang selanjutnya memerintahkannya untuk meminta bantuan dana kepada Iswar Lubis selaku Kadis Perhubungan dan Suherman selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut dalam rombongan ke Jepang, serta kepada terdakwa Isa selaku Kadis PU Kota Medan.

Setelah itu Samsul Fitri Siregar bersama Andika Suhartono (staf Samsul) pada Juli 2019 menemui terdakwa di ruang kerja Kadis PU Kota Medan Jalan Pinang Baris Nomor 114-C Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, menyampaikan kebutuhan dana operasional Walikota Medan untuk kunjungan ke Jepang sebesar Rp200 juta dan terdakwa menyanggupinya.

"Keesokan harinya bertempat di rumah terdakwa, Isa Ansyari menyerahkan uang sebesar Rp200 juta untuk Dzulmi Eldin melalui Andika, lalu Andika menukarkan uang tersebut menjadi mata uang Yen di Money Changer Gembira Kampung Keling dekat SUN Plaza Medan," jelas Jaksa lagi.

Setelah itu, pada 14 Juli 2019 uang tersebut diserahkan kepada Samsul Fitri di ruang kerjanya. Lalu Samsul Fitri melaporkan kepada Dzulmi Eldin di rumah Dinas Walikota perihal penerimaan uang dari terdakwa sejumlah Rp200 juta dalam bentuk mata uang Yen dan penerimaan uang dari Kepala OPD lainnya berjumlah sebesar Rp800 juta.

"Atas laporan tersebut, Dzulmi Eldin meminta kepada Samsul Fitri untuk menyimpan dan mempergunakan uang tersebut selama kunjungan di Jepang yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2019," tutur Jaksa.

Setelah pelaksanaan kunjungan ke Jepang selesai, lalu pada Oktober 2019, Dzulmi Eldin dan Samsul Fitri mendapat informasi dari Tandeanus selaku pemilik Erni Tour & Travel bahwa masih ada hutang sejumlah Rp 900 juta.

Atas informasi tersebut, Dzulmi Eldin memerintahkan Samsul Fitri untuk meminta tambahan dana kepada Iswar Lubis dan Suherman serta Kepala OPD lainnya termasuk kepada terdakwa, dengan rencana permintaan dana yang disetujui oleh Dzulmi Eldin.

"Suherman selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sejumlah Rp200 juta, Iswar Lubis selaku Kepala Dinas Perhubungan sejumlah Rp200 juta dan terdakwa Isa sejumlah Rp250 juta," jelas Jaksa.

Lalu dari, Benny Iskandar selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang sejumlah Rp250 juta dan Johan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan sejumlah Rp100 juta dan Edwin Effendi selaku Kepala Dinas Kesehatan sejumlah Rp 100 juta.

Menindaklanjuti rencana permintaan dana tersebut, Samsul Fitri pada Minggu 13 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB menemui terdakwa di rumahnya menyampaikan bahwa Dzulmi Eldin memerlukan dana dengan mengatakan "pak, ada keperluan, mohon bantuan dua ratus lima puluh juta rupiah", dan terdakwa Isa Ansyari menyanggupinya.

Terdakwa pada Senin 14 Oktober 2019 kembali dihubungi Samsul Fitri yang menanyakan perihal realisasi uang yang dijanjikannya dan terdakwa menyampaikan akan memberikan uang tersebut esok harinya.

"Atas penyampaian terdakwa tersebut, Samsul Fitri meminta terdakwa untuk menyerahkannya melalui rekening Bank BCA milik Mahyudi yang merupakan ayah kandung M. Aidil Putra Pratama yang menjabat sebagai ajudan Walikota Medan," jelas Jaksa KPK Zainal Abidin.

Setelah itu, terdakwa Isa Ansyari pada Selasa 15 Oktober 2019 menyerahkan uang kepada Dzulmi Eldin dengan cara datang ke Bank Sumut Cabang Kampung Baru, Kota Medan dan mentransfer uang sebesar Rp200 juta dari rekening Bank Sumut Cabang Kampung Baru nomor 10202090015236 milik terdakwa ke rekening BCA nomor 8430228359 atas nama Mahyudi.

Lalu Samsul Fitri kemudian memerintahkan M. Aidil Putra untuk menarik tunai uang sebesar Rp200 juta dan menyerahkannya kepada Sultan untuk disimpan dalam brankas protokoler sebagai dana non budgeter operasional Walikota di Kantor Pemerintah Kota Medan.

"Terdakwa Isa sekitar pukul 15.50 WIB berada di Café Coffeebox dihubungi oleh Andika menanyakan kekurangan uang sebesar Rp50 juta. Terdakwa kemudian meminta Andika untuk datang ke rumahnya guna mengambil kekurangan uang tersebut," kata Jaksa.

Atas penyampaiannya, Andika pada sekitar 20.30 WIB datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza Silver BK 102 BL, lalu terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp50 juta kepada Andika untuk Dzulmi Eldin yang dimasukkan ke dalam 1 kantong kresek warna hitam dengan mengatakan "ini titip sama Samsul".

Beberapa waktu kemudian terdakwa Isa Ansyari, Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Samsul Fitri Siregar ditangkap oleh Petugas KPK. (mbd)
Editor: admin