Kerah Putih

Projo Laporkan PT. PIM ke Kejati Sumut

DR Berita
drberita/istimewa
Kantor Pupuk Iskandar Muda (PIM)
DRberita | Sejumlah pegawai PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kamis 26 Desember 2019 diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemeriksaan terkait dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi kepada pihak distributor.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Sekretaris DPD Projo Sumut Manap Ganda Hutagalung. Ia juga diperiksa Kejati Sumut sebagai salah satu distributor pupuk bersubsidi mitra kerja PT PIM yang menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak ribuan ton, yang merugikan negara miliaran rupiah.

Manap Hutagalung, Jumat 27 Desember 2019 mengatakan, saat dimintai keterangan, ia juga menyerahkan sejumlah tambahan barang bukti dugaan fiktif penyaluran pupuk yang laporkannya. Namun ia tidak melihat seorang pun dari pihak PT PIM hadir memenuhi panggilan Kejati Sumut.

Awal dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PIM, kata Manap, berlangsung pada akhir Januari 2019. Para distributor (berjumlah belasan) yang merupakan partner PT PIM, masing-masing mereka diminta menandatangani berita acara validasi verifikasi penyaluran pupuk sebanyak ratusan ton ke seluruh kios penyalur di kabupaten kota di Sumut. Namun faktanya yang terjadi, yang disalurkan hanya puluhan ton.

Kata Manap, yang ditandatangani 220 ton, namun yang disalurkan hanya 10 ton di satu kabupaten. Di kabupaten lainnya, ditandatangani 355 ton, namun yang disalurkan cuma 45 ton.

Selanjutnya, pihak PT PIM menggunakan berita acara yang ditandatangani distributor sebagai dasar untuk menagih pembayaran kepada Kementerian Pertanian. Bukan berdasarkan jumlah riil pupuk bersubsidi yang disalurkan. Waktu itu Kepala Wilayah PT PIM adalah Syahrial Jufry. Namun sejak sebulan lalu Jufry telah menduduki jabatan baru, yakni manajer.

Akibat tindakan PT PIM itu, secara keseluruhan terdapat penyaluran fiktif pupuk bersubsidi sebanyak ribuan ton. Menyebabkan kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah.

Manap kemudian melaporkan dugaan fiktif penyaluran itu ke Kejati Sumut pada 22 November 2019. Yang dilaporkan Manap dalah Syahrial Jufry berikut stafnya. Ikut diserahkannya berbagai barang bukti sebagai pendukung laporan kepada Rismaidi, Kepala Seksi C Kejati Sumut.

Kejati Sumut, kata Manap, berbagai hal terkait dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi ditanyakan kepadanya. Secara panjang lebar keterangan kemudian disampaikannya. Dia menginginkan pengusutan tindakan pidana yang menyebabkan kerugian negara itu secepat mungkin diungkap.

"Kerugian belasan miliar rupiah itu hanya dari tagihan pembayaran pupuk bersubsidi, pupuknya sendiri kan bisa mereka jual," tutur Manap.

Syahrial Jufry yang ditanyai perihal dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak membantah tetapi juga tidak membenarkan. "Maaf Saya tdk tau masalah ITU yg Saya tau ada puksUB Cary over dari Tahun 2017," kata Jufry melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

Manap lalu membantah pernyataan Jufry. Tidak benar ada PUSKUD cary over. Yang dimaksud PUSKUD cary over adalah keterlambatan penyerahan dokumen tagihan pembayaran berakibat pada pembayaran pupuk bersubsidi dibebankan kepada distributor.

"Tidak benar ada PUSKUD cary over, ada kwitansinya, semua sudah dibayar lunas," terang Manap Ganda Hutagalung.

Laporan penyaluran fiktif pupuk bersubsidi ini akan terus bergulir pengusutannya oleh Kejatisu. DPD Projo Sumut berharap agar pihak Kejatisu secepatnya menuntaskan pengusutan.

"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PIM dihentikan sementara hingga pengusutan laporan penyaluran fiktif tuntas lebih dulu. Kita ingin menyelamatkan uang negara sekaligus hak petani yang seharusnya mendapatkan pupuk sesuai alokasi anggaran 2019 dari perilaku tamak manajemen PT PIM," tegas Ganda.

Untuk sementara pengusutan dugaan fiktif ditangani Kejati Sumut, penyaluran pupuk bersubsidi dialihkan ke produsen pupuk lainnya sesama BUMN, seperti PT Pupuk Sri Wijaya. (art/drc)


Editor: admin

Sumber: medanbisnisdaily.com