Kerah Putih

Korupsi DBH PBB Labura dan Labusel, LSM PIB Minta Polda Sumut Tetapkan Tersangka

DR Berita
drberita/istimewa
Gedung Krimsus Polda Sumut

DINAMIKARAKYAT - Tipikor Polda Sumut beberapa waktu lalu telah memeriksa dua kepala daerah yaitu Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Wildan Aswan Tanjung, terkait dugaan korupsi DBH PBB.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Ronny Samtana mengatakan kedua bupati itu masih berstatus saksi. Namun tidak menutup kemungkinan dapat ditetapkan menjadi tersangka.

"Status keduanya saat ini masih saksi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk naik menjadi tersangka," kata Ronny saat ditemui dalam perayaan Mayday di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu 1 Mei 2019.

Dalam waktu dekat kata Ronny, akan dilakukan gelar perkara. Selain itu, penyidik juga akan meminta keterangan dari para saksi ahli terlebih dahulu. "Untuk waktunya (pemeriksaan saksi ahli) kita belum tentukan. Tapi akan kita lakukan dalam waktu dekat," jelas Ronny.

Pemeriksaan saksi ahli dan gelar perkara kasus akan menentukan status Bupati Labura dan Bupati Labusel, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. "Intinya, status tersangka ini akan diambil tergantung keterangan saksi dan alat bukti yang kita kumpulkan," pungkasnya.

Diketahui, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus telah menjalani pemeriksaan di Polda Sumut sebagai saksi, pada Jumat 26 April 2019. Ia diduga terlibat korupsi DBH PBB tahun 2013 senilai Rp 3 miliar.

Sementara itu, Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Sumut pada Senin 29 April 2019. Ia diduga terlibat korupsi DBH PBB tahun 2013 hingga 2015 sebesar Rp1,9 miliar.

Ketua LSM Poros Indonesia Baru (PIB) Ahmad Junaidi Siagian mengatakan, alangkah baiknya jika Polda Sumut segera menuntaskan penyelidikan kasus kedua kepala daerah tersebut, agar tidak tidak ada preseden buruk bagi masyarakat. Apalagi kedua kabupaten akan mengikutu Pilkada serentak tahun 2020.

"Ya demikian, harusnya Polda Sumut tuntaskan saja penyelidikan kasus kedua bupati itu, jika terbukti bersalah, silahkan statusnya dinaikan menjadi tersangka," ungkap Junaidi Siagian dalam keterang persnya ke wartawan, Senin 8 Juli 2019.

Junaidi Siagian menilai proses penyelidikan kasus kedua kepala daerah tersebut, agar Polda Sumut
bijaksana dan jangan sampai berat sebelah.

"Polda Sumut harus berlaku adil dan jujur dalam penyelidikan kasus, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, supaya menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya di Sumatera Utara, dan agar tidak semena-mena dalam mengelola DBH PBB ini," ujarnya.

Junaidi berharap nantinya Polda Sumut melakukan monitoring dan penyelidikan rutin terkait dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (DBH PBB) pada setiap kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. (art/drc)


Editor: admin