Kerah Putih

Kasus Korupsi e-KTP, Politikus PDI Perjuangan Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

DR Berita
Net
Ilustrasi.
DINAMIKARAKYATCOM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kembali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia seharusnya, hari ini Rabu 8 Februari 2017, diperiksa selaku mantan anggota Komisi II DPR.

Pemeriksaan politikus PDI Perjuangan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Meski Yasonna dua kali mangkir dari panggilan, KPK masih mempertimbangkan untuk pemanggilan ketiga.

KPK menyayangkan ketidakhadiran Yasonna karena pemeriksaan ini sangat bermanfaat untuk pembuktian keteribatan sejumlah pihak.


"Kami pertimbangkan adanya terbatasnya waktu. Jika memang agenda pemeriksaan tidak lagi memungkinkan sebelum agenda pemeriksaan tahap kedua dilakukan, maka tentu saja yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan informasi atau klarifikasi atas dugaan korupsi yang diperiksa penyidik KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu 8 Februari 2017.

"Kami akan pertimbangkan kembali, apakah dalam rentang waktu yang terbatas ini dapat dilakukan pemanggilan ulang atau penambahan saksi yang lain," sambungnya.

Febri tidak memberikan detail tentang hal-hal apa saja yang akan dimintakan konfirmasi kepada Yasonna. Namun dia mengindikasikan salah satunya tentang aliran uang.


"KPK tidak perlu berpendapat terkait dengan ketidakhadiran tersebut. Kepentingan KPK terkait penyidikan adalah agar para saksi datang dan memberikan keterangan dan klarifikasi terkait dengan informasi-informasi tertentu," ujar Febri.

"Sisi lain, ada ruang para saksi untuk memberikan kesaksian dan klarifikasi terkait dengan informasi yang sebelumnya didapatkan KPK atau yang sebelumnya beredar di publik, terutama indikasi terkait aliran dana kepada sejumlah pihak," sambung Febri.

Panggilan hari ini merupakan panggilan kedua dari penyidik kepada Yasonna. Pada panggilan pertama hari Jumat 3 Februari 2017, Yasonna tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan harus mengikuti rapat terbatas dengan Presiden. (tik/drc)

Editor: admin