Kerah Putih

Jika Tak Tuntas, Alumni Akan Bawa Kasus Korupsi UIN Sumut ke KPK

DR Berita
drberita/istimewa
Gedung kuliah terpadu UIN Sumut yang kasusnya lagi diperiksa Polda Sumut.
DRberita | Jika polisi tidak mampu menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus UIN Sumut, maka sesegera mungkin kasus tersebut akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Alumni UIN Sumut Safruddin Lubis SHi kepada wartawan di Medan, Senin 13 oktober 2019.

"Kita sudah mendapatkan info dan bukti-buktinya. Jika tak tuntas juga ditangani Polda Sumut, segera kita bawa kasus ini ke KPK," ujar Safruddin.

Safruddin memastikan agar polisi bekerja secara profesional dalam menetapkan tersangka, setelah hasil audit BPKP selesai dan diketahui berapa jumlah kerugiannya.

"Polisi kita minta jangan sampai salah dalam menetapkan status tersangka. Jangan orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka, ditumbalkan untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Kita ingin kasus korupsi ini terang benderang dan segera tuntas," tandasnya.

Sebagai alumni, Safruddin tidak ingin almamater tempatnya pernah menuntut ilmu terus tercemar dengan masalah kasus korupsi. Ia ingin Polda Sumut segera menuntaskannya.

"Sebenarnya saya juga merasa malu dengan kondisi yang terjadi di UIN Sumut ini, kampus tempat saya pernah menimba ilmu dan banggakan bisa terjadi masalah yang sangat memalukan seperti ini," kata Safruddin. 

Terpisah, Rektor UIN Sumut Prof Saidurrahman ketika berulangkali dikonfirmasi melalui telepon seluler terkait dugaan dirinya menerima suap dari fee proyek tidak menjawab. Melalui whatapp Saidurrahman kemudian menjawabnya. "Mohon maaf hape sering eror. Dengan siapa, pak?" jawab Saidurrahman. Namun Saidurrahman kembali tidak menjawab.

Dugaan Saiddurahman menerima suap dari fee proyek bernilai Rp 45.766.730.079,91 itu, diketahui dari rekanan pemenang tender PT. Multikarya Bisnis Perkasa, beralamat di Jalan Jermal 15, Gang Harapan No. 7A, Kota Medan.

Tender pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut tersebut diikuti oleh 25 perusahaan. PT Multikarya Bisnis Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang. Namun progres pekerjaan dengan batas waktu yang ditentukan hanya 60 persen, akan tetapi pencairan uang dilakukan 91 persen. (art/drb)

Penulis: Artam


Editor: admin