Kerah Putih

Jaksa & Polisi Tak Mampu, PMII Minta KPK Tangkap Rektor UIN Sumut

DR Berita
drberita/istimewa
Ketua PC PMII Kota Medan Joni Sandri Ritonga berorasi di depan Kantor Kejati Sumut, mendesak KPK menangkap Rektor UIN Sumut Prof Saidurrahman.
DRberita | Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Prof Saidurrahman, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pendidikan terpadu dan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian disampaikan Ketua PC PMII Kota Medan Joni Sandri Ritonga dalam keterangan persnya melalui pesan elektronik, Minggu 27 Oktober 2019.

"Jika Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto dan Kajatisu Fachruddin Siregar tidak mampu menangkap Rektor UIn Sumut Prof Saidurrahman, kita meminta KPK yang melakukannya," tegas Joni.

Joni menyampaikan poin dugaan korupsi yang terjadi di UIN Sumut, yaitu dugaan mark up proyek penerimaan karyawan cleaning service tahun 2019, dianggarkan sebanyak 95 orang dengan gaji sebesar Rp 2.528.000 perbulan, sedangkan karyawan yang bekerja diduga tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, diduga hanya 60 orang.

Kemudian, dugaan honor yang ditentukan untuk 95 orang, perbulannya hanya menerima gaji sebesar Rp 1.400.000 dengan dalih masih masa trening selama enam bulan, padahal masa trening diduga tidak ada dalam anggaran.

Dugaan korupsi dalam menyambut lebaran, mereka terima THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 1.300.000 yang seharusnya sebesar Rp 2.528.000. Selanjutnya untuk pakaian yang disediakan sesuai yang dianggarkan masing-masing 2 set. Namun realita yang diterima diduga hanya 1 set per orang.

Dugaan pengadaan outsourcing cleaning service indor dan outdor Kampus I dan II tahun 2017 dengan nilai pagu Rp 2,7 miliar dengan volume 8 bulan. Dugaan pengadaan outsourcing cleaning service indor dan outdor Kampus I dan II tahun 2018 dengan nilai pagu Rp 3,7 miliar dengan volume 12 bulan.

Dugaan korupsi biaya tamu tahun 2017, untuk tamu Rektor UIN Sumut senilai Rp 1,7 miliar diduga tidak jelas realisasinya dalam penggunaan anggaran. Dugaan korupsi biaya tamu tahun 2018, untuk tamu Rektor UIN Sumut senilai Rp 1,8 miliar diduga juga tidak jelas realisasinya.

Dugaan pembangunan gedung kuliah Kampus II UIN Sumut tahun 2018 bernilai HPS sebesar Rp 45.766.730.079 diduga tidak selesai 100%. Dugaan program pengangkatan 9 orang BLU UIN Sumut yang terindikasi tidak melalui testing, dan telah terjadi KKN di UIN Sumut.

Dugaan korupsi proyek pagar kampus sutomo sekira Rp 2,2 miliar yang telah habis masa kontraknya dan pembangunanya tidak sesuai dengan RAB atau menempel dengan pagar yang lama (mark-Up) pengelabuhan pekerjaan, pada September 2019 telah habis kontrak.

Dugaan pengecoran jalan Kampus I UIN Sumut Jalan Sutomo dengan pagu Rp 1,4 miliar yang telah habis kontrak September 2019. Dugaan pungli CPNS UIN Sumut tahun 2018 Rp 6.000.0000 per orang dengan kedok "wakaf paksa" untuk ambal masjid di Kampus I UIN Sumut Jalan Sutomo.

Dugaan pungli CPNS UIN Sumut tahun 2019 sebesar Rp 8.000.000 per orang sebanyak lebih kurang 86 orang untuk "wakaf paksa". Dugaan kepemilikan kos-kosan mewah di Desa Laut Dendang yang diduga hasil dari money laundri(pencucian uang).

Tim Pokja UIN Sumut yang diduga "main mata" dalam pemenangan pemborong penganten penguasa oleh inisial MZ dan AH Nst. Dugaan uang makan yang dikemudikan oleh Fitri Fatima Kabag Kepegawaian UIN Sumut. Dugaan monopoli proyek pekerjaan langsung (PL) di UIN Sumut yang diduga dikomandoi oleh Asrul, salah seorang konsultan di UIN Sumut yang bergaji Rp 15.000.000 per bulan. Padahal tidak memiliki legalitas menjadi konsultan.

Terakhir, dugaan pungli pemanjaran paksa Asrama Mazonet terhadap pejabat UIN Sumut Rp 10.000.000 per orang.

"Kami meminta kepada PBNU agar tidak merekomendasikan Prof Saidurrahman, calon Rektor UIN Sumut untuk kedua kalinya, karena akan merusak nama baik NU. Meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa Rektor UIN Sumut, Kabag Kepegawaian, Kabag Keuangan, Kabag Perencanaan, Konsultan dan rekanan. Meminta KPK menangkap Rektor UIN Sumut, Kabag Kepegawaian, Kabag Keuangan, Kabag Perencanaan, Konsultan dan rekanan," beber Joni Sandri Ritonga.

PC PMII Kota Medan sudah berulang kali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejatisu Jalan AH Nasution dan Markas Polda Sumut Jalan Lintas Sumatera. Namun sampai saat ini belum ada hasil tindak lanjut yang dilakukan pihak kejaksaan dan kepolisian di Sumatera Utara. (art/drc)


Editor: admin