Kerah Putih

Carut-marut Pembelian Lapangan Barussokai Oleh Pemko Medan

DR Berita
drberita/istimewa
Masyarakat Kota Medan berolahraga di lapangan barussokai.
DINAMIKARAKYAT - Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

Terbitnya sertifikat HGB N0. 00165 dan N0. 00166 oleh BPN Medan, serta dilakukannya pembelian dengan ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang objeknya terletak di Jalan Rahmadsyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area (Lapang Barussokai) yang latar belakangnya adalah asset Pemerintah Daerah/Negara sendiri diduga dengan cara mengaburkan dan digelapkan.

Sebelumnya, Walikota Medan Dzulmi Eldin telah melibatkan dan menetapkan Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Kepala Dinas PKP dan PR Kota Medan Ir. Samporno Pohan, Sekretaris Daerah Ir. Syaiful Bahri.

Kemudian, Asisten Administrasi Umum Ihwan Habibi Daulay, SH, MH, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Muhamad Husni, SE, M.Si, Camat Medan Area Ali Sipahutar, S.STP, M.AP, Aspem dan Sosial Drs. Musaddad, M.Si, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Fatimah Tuzarah SH, Kabag Hukum Sulaiman Harahap, SH, M.SP, dan Lurah Kota Matsum I Syahrial Fahri Harahap.

Bahwa Walikota Medan telah melakukan pembelian Lapang Barussokai dengan cara ganti-rugi pelepasan hak atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00165, tanggal 17-12-2015 An. Wilson Chandra dengan luas 5.263,00 M2.

Selanjutnya, Walikota Medan pada 8 Juni 2017 telah melakukan pembayaran dengan menggunakan dana dari APBD Medan T.A 2017, dengan perhitungan harga atas tanah dimaksud luas 5.263,00 M2 x Rp.3.000.000/M2 = Rp 15.789.000.000,00.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan, dengan No. Rekening: 100.02.04.047174-2 An. Wilson Chandra, dengan nilai yang ditransfer sebesar Rp. 15.789.000.000,00.

Dari hasil penelahan dan temuan di lapangan LSM LIPPSU, diterima redaksi drberita.com, Sabtu 13 Juli 2019, bahwa adanya ditemukan surat hibah bersyarat dari William Candra untuk An. Wilson Candra selaku pemberi hibah (pihak pertama) kepada Agus Suriono (Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan) untuk dan An. Pemerintah Kota Medan, selaku penerima hibah yang dibuat di Medan, pada tanggal 5 Desember 2016 di hadapan Notaris Yuni Syahreni Nasution yang bertugas di Kabupaten Langkat.

Ditemui adanya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan menerima ganti rugi nomor: 063/SPPH/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 antara Wilson Candra (penerima ganti rugi/pihak pertama dengan Ir. Samporna Pohan, selaku pemberi ganti rugi/pihak kedua).

Adanya ditemui foto copy kuitansi/bukti pembayaran dari Walikota Medan Dzulmi Eldin kepada Wilson Candra melalui transfer rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan, dengan Nomor Rekening: 100.02.04.047174-2 An. Wilson Chandra sebanyak Rp. 15.789.000.000,00 untuk ganti rugi tanah seluas 5.263 M2 yang dikuasai oleh Wilson Candra sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00165 tanggal 17-12- 2015 An. Wilson Candra.

Kronologis Tanah Lapang Barussokai

Tanah Lapang Barussokai dengan luas lebih kurang 9.345 M2 yang objeknya terletak di Jalan Japaris/Rahmadsyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, dulunya Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan, berasal dari alas hak Grant Sulthan No. 44 dengan luas lebih kurang 11,000 M2.

Sebahagian dari tanahnya telah dihibahkan untuk fasilitas kepentingan umum, yaitu untuk Jalan/Gang yang sekarang bernama Gang Zaniar.

Di atas objek tanah tersebut pernah terbit EX Hak Guna Bangunan (HGU) nomor 1, dan terdaftar atas nama Tjan Kiang Khoen yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980. Ex HGB No. 1 itu berasal dari EX Grant Sultan No. 44 (konpersi).

Tanah kosong (Lapang Barussokai) adalah benar dipergunakan oleh masayarakat sebagai lapangan terbuka publik, sudah puluhan tahun sejak Kemerdekaan RI, yaitu sebagai fasilitas sarana olah raga, kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, pelajar dan kegiatan lainnya oleh masyarakat di Kecamatan Medan Area, umumnya dan khususnya masyarakat Kota Matsum I.

Bahwa sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, tanah lapang yang disebut dengan Lapangan Bola Barussokai, pernah berdiri di atasnya pabrik pemintal tali gandum/nenas yang disewa oleh seorang pengusaha pribumi bermarga Barus. Selanjutnya masuknya penjajahan Jepang, pabrik tersebut ditutup dan berganti sebagai gudang mesiu tentara Dai Nippon Jepang, disebut gudang sokai.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, yang dinamakan gudang mesiu sokai dibakar masyarakat dan meledak, sehingga rata sama tanah.

Tanah EX Grant Sulthan No. 44 dengan luas lebih kurang 11,000 M2 yang telah dikonfersi, tidak pernah berdiri bangunan di atasnya (tanah terlantar) sampai dengan tahun 1990, walaupun pernah terbit Ex HGB No.1 yang berakhir tahun 1980.

Pada tanggal 3 Nopember 1980, ada surat dengan nomor: DA/III/7786/1980, perihal permohonan Pemerintah Daerah Tingkat II Medan, atas nama A.S Rangkuti yang ditujukan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Up Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara Jalan Sukamulia No. 13 Medan.

Guna menolak permohonan pembaharuan hak atas tanah bekas HGU No. 1 Kota Matsum II dan terletak di Jalan Rahmadsyah Medan, mengingat lahan EX HGU No. 1 tersebut benar-benar sama sekali tidak pernah dikuasai fisiknya/tergolong dalam tanah yang terlantar.

Maka, pada tanggal 25 Februari 1985, telah dilakukan risalah pemeriksaan tanah oleh Kepala Kantor Agraria Kota Madya Medan, atas dasar permohonan Agus Salim Rangkuti (Walikota Madya Kepala Daerah tingkat II Medan), untuk menanggapi permohonan hak pengelolaan terhadap atas tanah tersebut.

Dan sekira mulai pada tahun 1990, Pemerintah Kota Medan mendapat sumbangan pertapakan tanah untuk pembangunan Kantor Kelurahan Kota Matsum I dan Balai Serbaguna Komatsu di atas lahan seluas 18 M x 75 M = 1.350 M2, dan sebidang tanah pertapakan kantor balai Kecamatan Medan Area 18 M x 25 M = 450 M2. (art/drc)

Penulis: Artam


Editor: admin