Kerah Putih

8 Tahun DPO, Harmes Joni Ketangkap di Banda Aceh

DR Berita
Poto: Istimewa

Harmes Joni

DRberita.com | Setelah 8 tahun masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), mantan Kepala Bappeda Kota Medan Harmes Joni ketangkap di Pasar Pagi Seutui, Jalan Teuku Umar, Banda Aceh, Selasa 28 Desember 2021, oleh tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.


Harmes Joni merupaka terpidana tindak pidana korupsi penyusunan Master Plan Kota Medan pada tahun 2006, dengan kerugian negara Rp 1,52 miliar.


Mantan Kepala Bappeda Kota Medan itu masuk DPO sejak putusan Mahkamah Agung RI pada 2013, dan selalu pindah pindah tempat tinggal hingga Kota Padang. Harmes Joni tergolong licin sejak DPO.

BACA JUGA:
Jelang Tahun Baru, Bank Sumut Siapkan Kebutuhan Kas Rp 700 Miliar

Harmes Joni tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution, Medan, sore pukul 16.00 WIB.


Kajatisu IBN Wiswantanu melalui Asisten Intelijen Dwi Setyo Budi Utomo didampingi Koordinator Hendra Jaya Atmaja dan Kasi Penkum Yos A. Tarigan mengatakan Harmes Joni merupakan DPO Kejari Medan perkara tindak pidana korupsi penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2006 masa Walikota Medan Abdillah.


"Berdasarkan putusan MA yang bersangkutan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) diamankan saat belanja di Pasar Pagi Seutui, Banda Aceh, Selasa 28 Desember 2021, pada pukul 08.05 WIB," kata Dwi Setyo Budi Utomo.


Dwi Setyo mengatakan Bappeda Kota Medan mendapat alokasi anggaran penyusunan Master Plan Kota Medan sebesar Rp 4.750.000.000, tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor: 9 Tahun 2006 tentang penjabaran P.APBD Kota Medan.

BACA JUGA:
KPK Tahan Mantan Walikota Banjar dan Direktur CV. Prima

"Terpidana Harmes Joni melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana," jelasnya.


Selain itu, lanjut Dwi, terpidana Harmes mencairkan dana 65 tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, yang bekerja padahal hanya 9 orang.


Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp 1,52 miliar, dan saksi SA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FHB Direktur PT Indah Karya dan GS Kepala PT Indah Karya Cabang Medan berkas penuntutan secara terpisah atau splitsing.


"Terpidana sebelumnya divonis penjara 1 tahun 6 bulan Tipikor PN Medan dan dinyatakan telah merugikan negara sebesar Rp 1,52 miliar dan diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, pada Senin 14 Mei 2012. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan banding," terangnya.

BACA JUGA:
PDIP Minta Kapolrestabes dan Kajari Medan Dicopot


Selanjutnya, putusan MA No.33K/PID.SUS/2013 tanggal 25 Juni 2013 menolak permohonan kasasi terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi JPU Kejaksaan Negeri Medan dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Kemudian, terpidana diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 516.700.000, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti.


"DPO terpidana Harmes kita serahkan ke Kejari Medan diwakili Kasi Pidsus Agus Kelana Putra dan Kasi Intel Bondan Subrata untuk dititipkan ke Rutan Kelas I Labuhan Deli," tandasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin