Kerah Putih

366 Penerima Hibah Bansos 2018 dari Pemprov Sumut Jadi Temuan

DR Berita
ilustrasi
Dana hibah bansos Sumut 2018
DINAMIKARAKYAT - Dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mencuat pada APBD 2018. Para penerima dana sampai saat ini belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Sebanyak 366 penerima dana hibah bansos ini dengan nilai berpariasi yang totalnya sebesar Rp 26.416.000.000,00 dan tersebar di 33 kabupaten kota.

Di antaranya adalah Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sebesar Rp 750 juta, Yayasan Kemakmuran Masjid Al Huda Gaperta Medan, Jalan Balai Desa/Beringin V, No. 116 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebesar Rp 500 juta.

IPHI Provsu sebesar Rp 350 juta, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 300 juta. Dana hibah bansos yang diterima paling kecil sebesar Rp 20 juta.

Sebanyak 35 penerima sebesar Rp 20 juta, sebanyak 10 penerima Rp 25 juta, sebanyak 23 penerima Rp 30 juta, sebanyak 7 penerima Rp 35 juta, sebanyak 29 penerima Rp 40 juta, sebanyak 2 penerima Rp 45 juta, sebanyak 97 peneerima Rp 50 juta, sebanyak 5 penerima Rp 54 juta, sebanyak 26 penerima Rp 60 juta.

Kemudian, sebanyak 2 penerima Rp 70 juta, sebanyak 31 penerima Rp 75, sebanyak 6 penerima Rp 80 juta, sebanyak 59 penerima Rp 100 juta, sebanyak 2 penerima Rp 120 juta, sebanyak 11 penerima Rp 150 juta, sebanyak 6 penerima Rp 200 juta, sebanyak 3 penerima Rp 230 juta, dan sebanyak 3 penerima Rp 250 juta, dan sebanyak 5 penerima sebesar Rp 300 juta.

Selanjutnya, panitia pembangunan Gereja HKBP Lobugala Ressort Lontuung Sidtrik II Silindung Desa Pansurnatolu Kecamatam Pangaribuan Kabupaten tapanuli Utara, sebesar Rp 31 juta.

Panitia pembangunan Masjid Al Iman Desa syahkuda bayu Jalan Asahan Km 22,5 Huta III Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Rp 55 juta. Dan panitia kelanjutan pembangunan tahap VI Masjid Al Ikhlas Jalan Karya IV, No. 19 Dusun I Desa Helvetia Kabupaten Deliserdang.

Temuan dana hibah bansos ini berdasarkan uji petik BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada medio 31 Maret 2019. Infonya Polda Sumut sudah memanggil sejumlah pejabat Pemprovsu untuk proses penyelidikan. (art/drc)


Penulis: artam

Editor: admin