Hukum

UMK Tidak Naik, Buruh "Curhat" ke Hakim Soal Bupati Deliserdang

DR Berita
Istimewa

Supriyadi Kiri Kaos Merah Hitam, Purwanto Tengah Saksi Buruh di PN Medan.

DRberita.com | Kata miris terkuak dari mulut buruh pabrik bernama Supriyadi (42), di persidangan gugatan Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (Gebber Sumut) terhadap Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan yang tidak menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021, di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Medan, Rabu 24 November 2021.


Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Syafril P. Batubara SH, MH, bapak dua anak yang bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Deliserdang ini "curhat" ke majelis hakim. Ia mengatakan untuk menutupi kekurangan upah akibat tidak naik UMK tahun 2021, dirinya harus kerja sampingan.

"Saya harus kerja tambahan, ikut orang kerja bangunan di hari Minggu atau hari libur, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga," ungkap Supriyadi ketika ditanya kuasa hukum Gebber Sumut dalam persidangan.

BACA JUGA:
Hadiri Dies FEB USU, Erick Thohir: Kita Harus jadi Sentra Pertumbuhan Dunia

Ketika ditanya hakim seberapa besar upah yang diterima tahun 2021, dan apakah dirinya mengetahui kenapa Bupati tidak menaikan upah, Supriyadi mengatakan kurang mengetahui.


"Kurang tahu penyebabnya yang mulia, tapi mungkin alasan copid, akan tetapi di Kota Medan kami tahu ada kenaikan UMK, yang jelas upah saya sebesar Rp 3.188.592 per bulan tidak cukup untuk biaya hidup kami berkeluarga," ucap Supriyadi.

Tidak hanya Supriyadi, salah seorang buruh bernama Purwanto (39) yang juga dihadirkan menjadi saksi di persidangan menyampaikan keluhannya. Akibat tidak naiknya UMK Deliserdang, Ia terpaksa kerja lembur untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.


"Saya harus kerja lembur, biar cukup untuk bertahan hidup, kalau tidak gitu sudah jelas kurang gaji saya untuk makan dan keperluan lainya," keluh Purwanto di hadapan majelis hakim.

BACA JUGA:
Ketum PBB Kritisi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Purwanto juga menambahkan, selama Covid-19 justru ada tambahan biaya dikehidupannya sehari hari, mulai dari paket pulsa anak sekolah hingga lainnya. "Malah karena Covid, ada biaya tambahan saya, harus beli hape android dan isi paket pulsa tiap bulannya," ucap Purwanto.


Hakim sempat menanyakan kepada kedua saksi yang hadir, apakah sejak mereka kerja ada kenaikan tiap tahunnya, dan apa hanya tahun 2021 saja yang tidak naik. Keduanya menjawab, baru tahun 2021 saja tidak naik upahnya.

Diketahui, gugatan sebanyak 10 elemen serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Gebber Sumut terus bergulir di meja persidangan sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini.

BACA JUGA:
Buruh FSPMI Tuntut Kenaikan UMP dan UMK 10% Tahun 2022 Depan Kantor Gubsu dan Walikota Medan

Para buruh menilai, kebijakan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan yang tidak menaikan UMK membuat kerugian materil bagi para buruh. Tidak hanya itu, dalam gugatannya, buruh menuntut Bupati Deliserdang, Gubernur Sumatera Utara, dan Menteri Tenaga Kerja sebagai tergugat, membayar kerugian materiil sebesar Rp 58 miliar.


Sidang lanjutan perkara ini akan berlangsung kembali pada Rabu 1 Desember 2021 mendatang, dengan agenda keterangan saksi dari pihak buruh (penggugat) kembali.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin