Hukum

Soal Penutupan ITM: Membunuh Tikus Seharusnya Tidak Membakar Lumbung

DR Berita
Muhammad Artan

Mahasiswa dan Alumni ITM

DRberita.com | Pencabutan izin operasional Institut Teknologi Medan (ITM) oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) merupakan tindakan yang tidak cerdas dengan alasan untuk menyelamatkan kampus tersebut dalam dunia pendidikan.


Penutupan kampus oleh Menteri Nadiem Makarim ini justru terkesan berlebihan.

"Ini seperti keinginan membunuh tikus namun lumbungnya yang dibakar, maka bukan hanya tikus yang mati," kata praktisi hukum, Julheri Sinaga dalam Diskusi Hukum Mahasiswa dan Alumni ITM yang digelar di Grand Antares, Medan, Senini 11 Oktober 2021.

BACA JUGA:
Proyek Jalan di Medan Tanpa Plank Bisa Jadi Fitnah

Julheri yang juga memiliki pengalaman dalam menangani proses hukum dalam persoalan konflik kepengurusan yayasan di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini menjelaskan, Kemendbudristek merupakan 'orang tua' bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kementerian ini memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan pembinaan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan termasuk dualisme yayasan yang menaungi salah satu institusi pendidikan.


"Karena itu, dalam hal ini kita sangat berduka bahwa ITM dibunuh oleh orangtuanya sendiri. Apa ini yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita UU 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa?," ungkapnya.

BACA JUGA:
Didukung 27 DPC, 2 Kandidat Ketua Demokrat Sumut Satukan Visi Besarkan Partai

Dalam paparannya di hadapan para mahasiswa dan alumni ITM, Julheri menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang, maka yayasan merupakan milik publik dan bukan milik para pendiri yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Cara pandang mengenai inilah yang seharusnya dipahami oleh seluruh pihak agar dapat berfikir jernih dalam mengelola yayasan.

"Dan kondisi atas kondisi yang terjadi sekarang ini di ITM, ada langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selaku pihak yang dirugikan. Salah satunya menggugat ke PTUN," pungkasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin