Hukum

Polres Labuhanbatu OTT Ketua LSM, Ini Sebenarnya yang Terjadi

DR Berita
Darrenz Nababan

Bukti surat tanah

DRberita.com | Satreskrim Polres Labuhanbatu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Julhadi Simanjuntak, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Utara, sabtu, 5 Juni 2021.


Julhadi ditangkap karena dipersangkakan telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Buyung Ahmad Ansyari Dalimunthe, Kepala Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Labuhanbatu Utara (Labura).



Dasar hukum penangkapan ini adalah Laporan Polisi No. LP/1066/VI/SU/SPKT/RES.LBH, tertanggal 5 Juni 2021 atas nama pelapor Mufti Ahmad Dalimunthe, anak kandung Buyung Ahmad Ansyari Dalimunthe.


BACA JUGA :Direktur RSUD Rantauprapat Akan Dipanggil Ombudsman Sumut


Operasi tangkap tangan ini, sontak membuat sejumlah aktivis dari sejumlah LSM bereaksi. Meski banyak yang menyudutkan Julhadi, namun tak sedikit pula yang menunjukkan empatinya untuk melakukan pembelaan, dengan beragam jalan dan cara.


Tiga (3) hari pasca operasi tangkap tangan, Polres Labuhanbatu langsung menggelar konferensi pers. Puluhan wartawan pun hadir untuk meliput acara ini. Tak hanya dilakukan oleh beberapa orang wartawan, bahkan konferensi pers ini pun tampak disiarkan langsung oleh akun facebook pribadi milik Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan.



Dalam konferensi pers ini, AKBP Deni Kurniawan memaparkan, tanggal 28 April 2021 lalu, Julhadi dan dua rekannya mendatangi kantor Kepala Desa Aek Korsik untuk bertemu dengan Buyung Ahmad Ansyari Dalimunthe.


BACA JUGA :Pimpinan KPK Cengeng Seperti Anak Kecil


Disana, Julhadi menuding Mufti Ahmad Dalimunthe telah menguasai sebidang tanah dengan luasan ± 10 hektar tanpa alas hak yang sah. Mereka juga menuding Buyung Ahmad Ansyari Dalimunthe selaku kepala desa bersama anak kandungnya Mufti Ahmad Dalimunthe telah bersekongkol menerbitkan surat keterangan tanah yang saat ini dikelola oleh Mufti Ahmad Dalimunthe dengan menggunakan Koperasi Maju Bersama Sejahtera.


Julhadi mengancam akan melaporkan persoalan penguasaan lahan ini ke pihak berwajib. Ancaman Julhadi ini disebutkan sempat membuat Buyung Ansyari mengalami serangan sakit jantung.



Deni juga menjelaskan, sempat terjadi negosiasi antara Julhadi dan Imransyah Ritonga alias Roya yang diutus oleh Mufti untuk menemuinya di Desa Aek Tapa, 3 Juni 2021. Di sana Julhadi tetap keuhkeuh meminta jatah seluas tiga (3) hektar dari lahan tersebut.



"Pelaku berkata jika pelapor tak bisa memberikan tanah 3 hektar yang dimintanya, maka pelapor harus menggantinya dengan uang sebanyak Rp. 250 juta," ujar Deni.


Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Deni Kurniawan, Irmansyah pun memberitahukan hasil pertemuannya dengan Julhadi kepada Mufti.



Sabtu, 5 Juni 2021, masih keterangan keterangan versi polisi, Julhadi kembali menghubungi Irmansyah dan mempertanyakan terkait permintaannya sebelumnya. Seperti sebelumnya, Irmansyah pun kembali memberitahukan ini kepada Mufti.


BACA JUGA :PPDB Dinas Pendidikan Sumut Kacau, Lebih Parah dari Tahun Lalu


Mufti pun menyuruh Irmansyah untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000, kepada Julhadi, dengan pesan kekurangannya akan diberikan sesuai dengan permintaan Julhadi.


Diperintahkan demikian, Irmansyah pun menemui Julhadi di sebuah warung di Desa Aek Tapa, Marbau. Saat mereka duduk berdua di warung tersebut, polisi yang semula sudah dikontak oleh Mufti pun langsung membekuk Julhadi serta mengamankan seluruh barang bukti.



Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Julhadi kini mendekam di tahanan Polres Labuhanbatu yang disangkakan dengan pasal 368 KUHP dan pasal 369 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 dan 4 tahun penjara. Demikian keterangan versi polisi.


Sementara itu, rekan-rekan Julhadi yang tergabung dalam LSM Penjara Indonesia, sangat menyayangkan sikap Polres Labuhanbatu yang melakukan penangkapan terhadap pimpinan mereka.


Mereka mempertanyakan alasan polisi melakukan penangkapan. "Menurut Ketua kami, dia tidak pernah menyentuh uang itu. Bahkan beliau siap jika dilakukan pengujian sidik jari, " ujar Parulian Aruan, salah seorang anggota LSM Penjara Kabupaten Labuhanbatu Utara.



BACA JUGA :KPK Kembali Panggil Politisi Golkar Terkait Kasus Walikota Tanjungbalai


Parulian dan rekan-rekannya menduga, Julhadi memang sengaja dijebak oleh pelapor yang tidak ingin kasus penguasaan lahan milik negara yang diduga dilakukannya bersama-sama dengan orangtua kandungnya terkuak lebih jauh.




Ia juga menjelaskan, mereka memiliki bukti-bukti berupa surat-surat dan berkas lainnya yang menegaskan bahwa lahan seluas ± 10 hektar yang dikuasai oleh Mufti bersama Koperasi Maju Bersama Sejahtera Desa Aek Korsik.


BACA JUGA :Baguna PDIP Desak Polda Sumut Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi BOT PDAM Tirtanadi


"Semua berkas-berkas terkait kepemilikan tanah itu sudah kita kumpulkan. Seharusnya polisi bisa lebih profesional dalam menangani kasus ini, jika memang melakukan pemerasan, kan ada alasannya. Polisi juga harus selidiki tentang kasus penguasaan tanah milik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara itu, " terang Parulian yang dikonfirmasi, rabu, 9 Juni 2021.


Salah satu berkas itu adalah Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat. Di surat itu terlihat nama Disbun sebagai nama wajib pajak dengan nomor objek pajak 122408100790101211 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.220.000.



"Kalau ini hanya kasus pemerasan, lantas mengapa unit yang menanganinya justru dari Unit Ekonomi Polres Labuhanbatu? Aneh, bukan?, " cetusnya sembari mengatakan bahwa lembaganya akan membuka persoalan kepemilikan lahan ini agar maayarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi.


Informasi dihimpun wartawan, saat ini areal yang merupakan lahan milik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara itu memang berada dalam penguasaan Mufti Ahmad Dalimunthe. Ia mengusahai tanah itu dengan mengorganisir sejumlah warga yang tergabung dalam Koperasi Maju Bersama Sejahtera.


BACA JUGA :ICW: TWK Pegawai KPK Untuk Amankan Harun Masiku


Dikonfirmasi selasa, 8 Juni 2021, Mufti mengakui bahwa lahan itu memang sudah diusahainya. "Ya, itu memang sudah kita usahai. Selama ini kan diterlantarkan. Jadi apa salahnya jika saya usahai bersama masyarakat, " jelas Mufti.



Mufti pun kemudian menunjukkan beberapa surat yang berkaitan dengan tanah itu. Satu di antaranya adalah sebuah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Aek Korsik yang menerangkan bahwa tanah itu sudah dikuasai oleh Koperasi Maju Bersama Sejahtera.




BACA JUGA :Anggota DPRD Sumut Ditangkap Kasus Korupsi Cetak Sawah di Dairi


Surat Keterangan bernomor: 593/457/AK/IX/2017 dengan tanggal 25 September 2017 itu tampak ditandangani oleh Kepala Desa Aek Korsik B. Ahmad Ansyari Dalimunthe.

Halaman :
Penulis: Darrenz Nababan

Editor: admin