Hukum

Pensiunan PTPN2 Lapor ke Polda Sumut dan Pomdam I Bukit Barisan

DR Berita
Istimewa

Pensiunan PTPN2 dan kuasa hukum di Polda Sumut.

DRberita.com | Pensiunan PTPN II melapor ke Polda Sumut dan Pomdam I/Bukit Barisan. Laporan terkait perusakan bersama-sama oleh para oknum pada 8 November 2021.


“Iya, kita sudah laporkan para oknum oknum diduga suruhan PTPN II, yang melakukan perusakan secara bersama-sama tanaman milik pensiunan yang selama ini berada di tanah dan dirawat oleh pensiunan yang sudah menempati rumah selama puluhan tahun lamanya," jelas kuasa hukum pensiunan PTPN II, M. Alinafiah Matondang SH, MHum Kepala Divisi Sumber Daya Alam (SDA) LBH Medan, bersama Khairiyah Ramadhani SH, Selasa 23 November 2021.

"Bukan bermaksud membalas dendam namun agar tidak ada lagi tindakan kesewenang-wenang terhadap pensiunan ini, maka sewajarnya sebagai pihak yang sangat dirugikan pensiunan sampaikan pengaduan ini ke Polda Sumut dan Pomdam I/Bukit Barisan," sambungnya.

BACA JUGA:
Presma USU dan Walhi Sumut Aksi Sikapi Pidato Jokowi di COP26

Ali menjelaskan bahwa surat tanda terima laporan polisi dengan Nomor: STTLP/1815/XI/2021/SPKT/Polda Sumatera Utara pada tanggal 22 Nopember 2021 berisikan laporan/pengaduan tentang adanya dugaan peristiwa Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 170 jo 406 yang diduga dilakukan oleh 20 orang hingga 30 orang dugaan suruhan pihak PTPN II yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan perusakan tanaman dan pagar milik pensiunan di lokasi Jalan Melati Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara.


Ali juga menjelaskan bahwa sebelumnya pada18 Nopember 2021 lalu, pensiunan juga melaporkan oknum TNI yang terlibat dugaan perusakan ini sesuai surat tanda terima laporan pengaduan ke Pomdam I/BB dengan nomor: LP/08/XI/2021 dengan kejadian peristiwa yang sama dengan penerima laporan oleh Letda Cpm Abdul Hadi dengan diketahui oleh Kasiidik Pomdam I/BB, Mayor Cpm. Huala Siregar.


"Kemarin juga kita melaporkan oknum TNI yang diduga melakukan pengamanan atau pengawalan sehingga peristiwa perusakan secara bersama-sama di lokasi yang sama yang ditempati oleh para pensiunan dapat terjadi. Adanya kedua laporan ini, LBH Medan meminta kepada Kapoldasu dan Komandan Pomdam I/Bukit Barisan bisa menindaklanjuti kasus yang menimpa para pensiunan ini," katanya.


Sebelumnya, peristiwa terjadi pada hari Senin 8 Nopember 2021 yang diduga dilakukan sejumlah oknum PTPN II, oknum TNI, yang hadir bersama oknum Camat dan Kepala Dusun diduga melakukan perusakkan lahan dan barang milik pensiunan. Perusakan ini dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang masyarakat yang tidak dikenal yang diduga suruhan PTPN II.

BACA JUGA:
UMP Sumut 2022 Lebih Rendah dari Bayar Parkir, Willy: Diskriminasi Gubsu Terhadap Buruh

Bahwa walaupun perusakan ini dilakukan dengan alasan memindahkan pipa milik PGN, namun tetap saja merupakan kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan tuntutan pidana pasal 406 KUHP Jo. Pasal 170 KUHP. Sebab pemasangan pipa di lahan milik pensiunan tanpa pemberitahuan dan izin. Bila didalilkan ini pemindahan pipa gas, juga tidak pihak PGN dari pensiunan dan diduga tidak ada satupun personil PGN di lokasi.

"Soal lahan di Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang yang saat ini masih ditempati oleh pensiunan adalah sudah eks atau bekas Hak Guna Usaha (HGU), serta diperkuat oleh data dan informasi atas surat DPRD Deli Serdang yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Zakky Shahri tanggal 13 Oktober 2021 dengan No.593/2496 prihal Permintaan Peta HGU No.111 kepada Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang," jelasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin