Hukum

Meski Lamban, Ombudsman Tetap Apresiasi Langkah Kapolda Sumut

DR Berita
Istimewa

Kepala Ombudsman RI Perwakikan Sumut Abyadi Siregar di RTP Polrestabes Medan.

DRberita.com | Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menilai kepolisian terlalu lamban melakukan pemindahan tahanan dari Rumah Tahanan Polisi (RTP). Meski terlambat, Ombudsman Sumut tetap memberi apresiasi.


Padahal, kesimpulan rapat koordinasi (rakor) bersama Kanwil Kemenkumham Sumut, Kejaksaan Tinggi, Polda, dan Ombudsman pada Kamis 12 November 2020 lalu, Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, bersedia menanggung biaya swab para tahanan di RTP yang sudah berstatus inkrah.

Ditambah lagi adanya Surat Dirjen Pemasyarakatan pada 25 Agustus 2020 lalu, yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan sudah inkrah (A3) boleh diterima dari RTP Polrestabes Medan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

BACA JUGA:
Luhut Batalkan PPKM Level 3 Jelang Natal dan Tahun Baru

"Tetapi setahun lebih itu baru terlaksana. Itu pun karena sudah ada korban meninggal dunia karena dianaya oleh sesama tahanan beberapa waktu lalu," terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar menjawab wartawan, Selasa 7 Desember 2021.


Sebelumnya, lanjut Abyadi, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada 3 Nopember 2020 di RTP Polrestabes Medan, Ombudsman telah menemukan sejumlah tahanan yang sudah vonis tetapi belum dikirim ke Rutan atau Lapas, berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor surat M.HH.PK.01.01.01.04 tentang penghentian pengiriman tahanan ke Rutan dan Lapas karena alasan Covid-19.

"Nah, waktu itu, dampak dari surat tersebut terjadi pembludukan di rumah tahanan polisi. Kami, Ombudsman sejak Mei 2020 sudah melakukan kajian tentang ini. Di mana kondisi di lapangan sama sama dilihat sudah memprihatinkan. Saat itu, kami menemukan beberapa tahanan yang telah berstatus inkrah belum dikirim ke rutan dan lapas," jelas Abyadi.


Kemudian, kata Abyadi, berdasarkan hasil kajian Ombudsman, didakanlah rapat bersama para pihak terkait di Rumah Dinas Gubernur Sumut yang menyepakati Satgas Penanganan Covid-19 bersedia membiayai Swab para tahanan di RTP yang sudah berstatus inkrah. Selanjutnya, waktu itu, pihak Kemenkumham menyatakan siap menerima apabila seorang tahanan inkrah dan dinyatakan bebas Covid-19.

BACA JUGA:
Jelang Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sumut Tangkap DPO Koruptor Pendidikan Nisel

"Apalagi pada 25 Agustus 2020 lalu, mereka, Kemenkumham Sumut menerima Surat Dirjen Pemasyarakatan yang pada intinya memerintahkan bahwa tahanan yang sudah inkrah (A3) boleh diterima. Tetapi, mengapa baru sekarang itu direalisasikan setelah jatuh korban," jelas Abyadi.

Padahal waktu itu, tercatat bahwa ada sekitar 1.600 tahanan di Sumut yang sudah memiliki putusan inkrah namun belum diterima di Lapas atau tertahan di RTP. Oleh sebab itu, Abyadi menilai pihak terkait lamban memimindahkan para tahanan yang sudah berstatus inkrah itu ke Lapas atau Rutan.


"Kendati demikian, kita tetap mengapresiasi langkah yang diambil Kapolda Sumut terkait pemindahan tahanan yang telah berstatus inkrah itu ke Lapas dan Rutan. Ke depan, ini harus jadi perhatian serius," pungkasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin