Hukum

LBH Medan Minta Kapolres Pelabuhan Belawan Tidak Kabulkan Permohonan PTPN2 dan Citraland

DR Berita
Istimewa

Personil intelkam Polres Pelabuhan Belawan bertemu dengan Masidi DKK.

DRberita.com | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan agar tidak mengabulkan permohonan pengamanan pembongkaran rumah pensiunan di Jalan Melati dan Jalan Karya Ujung, tepatnya Dusun I, Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deliserdang, Sumut, pada Kamis 4 Nopember 2021.


Sebab permasalahan ini merupakan perkara perdata dan diduga oleh karena selama ini PTPN2 tidak berhasil mengusir Masidi dan kawan kawan.

"Kapolres Pelabuhan Belawan, sekiranya tidak mengabulkan permohonan pengamanan pembongkaran rumah yang akan dilakukan pada Kamis 4 Nopember 2021 kepada klien kami (Masidi dkk) penghuni saat ini demi menjaga citra baik kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, terlebih permasalahan hukum yang terjadi antara klien kami dan PTPN2 merupakan perkara perdata yang hingga saat ini tidak satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan klien kami melawan hukum dalam menghuni tanah eks HGU dan perumahan karyawan PTPN2," ujar Kepala Divisi LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, SH., M.Hum, dalam keterangan tertulis, Sabtu 30 Oktober 2021.

BACA JUGA:
HIPPI Sumut Salurkan Bantuan UMKM Pemprovsu

"Diduga karena selama ini PTPN2 tidak berhasil mengusir dan mencampakkan Masidi dkk dan untuk tidak mengotori tangannya sendiri, akhirnya mencoba menggunakan tangan kepolisian untuk melaksanakan niat tidak baik ini terhadap Masidi dkk," kata Ali.


Dijelaskan juga oleh Ali, bahwa sehubungan dengan hak atas tanah dan hak atas perumahan di atas lahan eks PTPN2, kliennya sebagai pensiunan karyawan mendapatkan kesempatan untuk memiliki tanah eks HGU PTPN2 serta perumahan karyawan di atasnya yang telah dihuni selama berpuluhan tahun secara terus menerus yang terletak di Dusun 1, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang berdasarkan rekomendasi Panitia B Plus dan didukung dengan terbitnya SK Kepala BPN Nomor 58/HGU/BPN/2000, tertanggal 6 Desember 2000 dan didukung oleh Surat Menteri BUMN Nomor : 567/MBU/09/2014, tertanggal 30 September 2014.

Namun hak ini dicoba dirampas oleh PTPN2 serta diduga juga melibatkan PT. Citraland sebagai pihak yang akan menggunakan lahan tersebut untuk proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan.


"Selain daripada itu secara hubungan ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja bersama yang berlaku di lingkungan PTPN2, klien kami yang tidak diberikan uang pensiunan oleh PTPN2 berhak untuk menghuni dan mendapatkan perumahan karyawan yang hingga saat ini dihuni klien kami, sehingga dengan demikian secara hukum klien kami merupakan penghuni yang sah atas tanah eks HGU dan perumahan karyawan PTPN2," ungkap Ali.


Namun tanpa rasa kemanusiaan, lanjut Ali, pihak PTPN2 berusaha keras untuk mencampakkan kliennya dari penguasaan tanah dan perumahan yang dihuni yang mendapatkan perlawanan mulai dari upaya aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Provinsi Sumut, dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Deliserdang walau saat ini di lapangan terkesan pihak PTPN2 kebal hukum.


Ali juga menjelaskan bahwa patut disampaikan saat dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Provinsi Sumut, PTPN2 menunjukan sertifikat HGU dan peta pendaftarannya, akan tetapi ternyata yang ditunjukan adalah peta pendaftaran yang sudah tidak berlaku lagi yaitu peta pendaftaran terbitan tahun 1997.


Sementara sesuai Lampiran SK BPN No. 58/HGU/BPN/2000, tanggal 6 Desember 2000, diketahui telah ada perubahan pengurangan luasan areal lahan PTPN2 di lokasi Kebun Helvetia dengan peta pendaftaran terbitan tahun 2000.


"Sehingga klien kami (Masidi dkk) sangat meragukan netralitas Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang dalam melaksanakan rapat dengar pendapat yang akhirnya menerbitkan surat No. 171/938, tanggal 21 April 2021 Perihal: Penjelasan Hasil Peninjauan Lapangan Pengambilan Titik Kordinat Sertifikat HGU No. 111, terlebih yang menjadi dasar peninjauan lapangan dan pengambilan titik kordinat tidak berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak BPN Kabupaten Deliserdang," sebut Ali.

BACA JUGA:
Politisi Demokrat Apresiasi Kapolda Sumut Hentikan Status Tersangka Pedagang Pasar Gambir

Selanjutnya pada Jumat 29 Oktober 2021, setelah surat dilayangkan oleh kuasa hukum PTPN2 Kantor Advokat Sastra, SH., MKn pada 28 Oktober 2021 kepada Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, beberapa personil Satuan Intelkam Polres Pelabuhan Belawan, yang mengaku Kanit II, Iptu Agung dan bersama dua personil mendatangi para pensiunan untuk meminta penjelasan permasalahan yang terjadi selama ini.

Namun para pensiunan menyerahkan permasalahan mereka kepada LBH Medan untuk melakukan perlindungan hukum dan memberikan kuasa agar permasalahan yang mereka bisa dilindungi dari persoalan hukum perdata maupun pidana.


"Permasalahan ini sudah kami serahkan kepada LBH Medan yang merupakan kuasa hukum para pensiunan, agar kami dapat pelindungan hukum," jelas Masidi bersama para pensiunan kepada para personil Satuan Intelkam.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin