Hukum

LBH Medan Kecam Pemkab Deliserdang Belum Jawab Penolakan Pengajuan AMDAL PT. Deli Megapolitan

DR Berita
Istimewa
Pemagaran lokasi rumah pensiunan PTPN2

DRberita.com | Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Deliserdang sampai saat ini belum menjawab surat pengajuan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, atas permohonan PT. Deli Megapolitan Kawasan Residensial.


Pada hari bersamaan, Kamis 2 Agustus 2021, sejak petang hingga malam, terlupakan sebagai upaya percobaan perampasan kemerdekaan terhadap pensiunan PTPN2 dengan pagaran di lokasi rumah pensiunan di Kebun Helvetia, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli.

Pemagaran lokasi rumah pensiunan PTPN2 dengan memilih anggota TNI dan pilihan anak di bawah umur.

BACAJUGA :

8 Narapdana Bandar Narkoba Dipindah ke Nusakambangan

"Jelas atas kejadian di hari bersamaan ini, kami sebagai kuasa hukum Masidi dan kawan-kawab yang merupakan pensiunan PTPN2 akan mendesak DLH Deliserdang untuk segera menjawab secara tertulis surat pendaftaran studi AMDAL dari kami, yang diajukan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Kami akan sangat kecewa." jika ternyata pengajuan AMDAL dikabulkan oleh DLH Deliserdang, karena bila dikabulkan akan terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi dan hak warga negara pensiunan baik dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi, sehingga patut dan wajar jika terjadi permintaan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial tidak dikabulkan," ungkap Kepala Divisi SDA, LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang SH, M.Hum dalam keterangan tertulis Jumat 3 September 2021.

Jika dari pihak PTPN2 bersama dengan oknum-oknum militer tetap melaksanakan pemagaran rumahnya pensiunan yang mengakibatkan pensiunan tidak bisa lagi masuk akses ke rumah dia, itu sama dengan PTPN2 dan oknum militer melakukan penyandraan atau menahan mereka, sehingga mengakibatkan perampasan kemerdekaan bagi keluarga pensiunan. Perbuatan itu bisa masuk sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 ayat 1 KUHP. Dan apabila terjadi, LBH Medan akan melakukan pengaduan ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana," sambungnya.


Ali juga menjelaskan selain hukum pidana, tindakan perampasan kemerdekaan itu juga melanggar ketentuan Pasal 34 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Selain itu dugaan keterlibatan anak-anak dalam melakukan pekerjaan pemagaran dan pembongkaran di lokasi perumahan pensiunan PTPN2 yang melanggar dan oknum militer itu juga melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia 64 tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak.

BACA JUGA:
Siswa SMP di Sergai Wajib Vaksin Untuk Ikut PTM

Kami dari LBH Medan menyayangkan dugaan keterlibatan anak di bawah umur dalam melakukan pemagaran dan rumah di sebelah pensiunan, yang dilakukan oleh pihak PTPN2 dan oknum-oknum militer di lokasi kejadian, sehinga ini jelas melanggar Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 64 tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak," terang Ali.


Ali sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan beberapa oknum di atas adanya dugaan tindak pidana perlindungan terhadap anak dan pelanggaran terhadap keluarga pensiunan sebab sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.


AMDAL yang diajukan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial agar tidak dikabulkan, Ali sebelumnya menjelaskan pada Kamis 15 Juli 2021, pihak PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial mengiklankan pengumuman tentang pemberitaan salah satu koran ternama di Kota Medan bahwa akan melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( AMDAL) terhadap areal lahan seluas 6,88 Ha dan luas bangunan 33.901 meter kubik yang di dalamnya termasuk areal tanah dan perumahan pensiunan karyawan yang dikembangkan oleh pensiunan selama berpulan tahun secara terus menerus.

BACA JUGA:
Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Depan Pintu Rumah Pemilik Kontrak

"Atas hal tersebut, Kami melakukan ini dan menyetujui AMDAL yang ditujukan kepada 7 pejabat tinggi di Sumatera Utara yang berkompeten terkait AMDAL ini khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deliserdang pada 22 Juli 2021 yang lalu, namun hingga saat LBH Medan belum mendapatkan balasan mendapatkan balasan konfirmasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deliserdang bahwa AMDAL yang diajukan oleh PT. Kota Deli Megapolitan Kawasan Residensial ini disetujui atau ditolak," tulisnya.

Maka atas peristiwa ini, Ali membeberkan bahwa patut dan wajar berdasarkan hukum yang benar-benar mencegah pelanggaran hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka pihak kepolisian kepolisian agar melakukan tindakan penegakan keadilan dan kesewenang-wenangan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin