Hukum

Korban Pungli Jadi Tersangka, Ombudsman Pertanyakan Logika Hukum Penyidik Polsek Percut Sei Tuan

DR Berita
Istimewa

Polsek Percut Sei Tuan

DRberita.com | Layanan penegakan hukum di Kota Medan, lagi-lagi menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kali ini terkait penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan preman pelaku Pungutan Liar (Pungli) di Pasar Gambir, Percut Sei Tuan.


Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, mengatakan proses penyidikan kasus tersebut telah mengusik rasa keadilan publik secara luas, setelah penyidik Polsek Percut Sei Tuan justru menetapkan LG, perempuan yang menjadi korban pungli sebagai tersangka.

"Publik mempertanyakan logika hukum penyidik Polsek Percut Sei Tuan yang justru menetapkan perempuan korban pungli dan korban penganiayaan sebagai tersangka," ujar Abyadi, Minggu, 10 Oktober 2021.

BACA JUGA:
Cari Pungli, Direksi PUD Pasar Medan Sidak Malam ke Pasar Induk Lau Chi

Abyadi menjelaskan video penganiayaan itu sudah viral dan ditonton masyarakat luas. Semua bisa melihat dengan jelas, termasuk masyarakat bagaimana proses penganiayaan itu terjadi.


"Dari video itu tergambar jelas bagaimana kasus penganiayaan itu terjadi yang diawali dari kedatangan BS ke warung LG melakukan pungli. Selaku pemilik warung, LG menolak permintaan kelompok preman itu," jelasnya.

Sehingga kemudian, sebut Abyadi, terjadi pertengkaran hingga BS yang berbadan tegap itu tega menganiaya LG.


"Karena dianiaya, tentu LG berusaha mengelak dari pukulan dan tendangan yang dilancarkan BS. Jadi, bagaimana bisa penyidik Polsek Percut Sei Tuan menetapkan LG sebagai tersangka? Padahal, perempuan itu hanya sebagai korban yang berusaha mengelak dan membela diri dari serangan BS?," kata Abyadi.

BACA JUGA:
Kogana Sumut Beri Pengenalan Dasar Pelatihan Water Rescue

Dari penetapan LG sebagai tersangka, Abyadi menilai, wajar saja bila saat ini publik menduga penyidik Polsek Percut Sei Tuan cendrung memihak kepada kelompok preman. "Tentu karena ada sesuatu," kata Abyadi.


Selain itu, Abyadi mengatakan, layanan penegakan hukum yang tidak profesional seperti ini disaksikan oleh masyarakat. Dan ini akan menyebabkan semakin tingginya krisis kepercayaan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang diberikan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

Untuk itu, Abyadi berharap aparat penegak hukum mampu menjaga martabat dan wibawa kepolisian sebagai lembaga yang memberi layanan penegakan hukum kepada masyarakat.

"Aparat kepolisian jangan merusak nama baik lembaga kepolisian di mata masyarakat dengan tindakan yang tidak profesional dalam penegakan hukum," katanya.


Apalagi, kata Abyadi, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo lewat program prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) ingin menjadikan polri lebih modern dan semakin dipercaya publik.

BACA JUGA:
Musda Demokrat Sumut: Parlinsyah Bertemu Tondi Roni Tua

"Dalam kasus ini di mana transparansinya. Di mana rasa keadilannya. Jika preman itu tidak datang ke pasar melakukan pungli terhadap wanita itu, peristiwa ini pasti tidak akan terjadi. Untuk itu, kita meminta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja personelnya di jajaran Polda Sumut," pungkas Abyadi.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin