Hukum

Kasihan, Hakim Tolak Prapid Albert Kang

DR Berita
Istimewa

Pengadilan Negeri Medan

DRberita.com | Permohonan praperadilan (prapid) yang diajukan Albert Kang ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin 4 Oktober 2021. Kasihan, Albert Kang tetap jadi tersangka.


Albert Kang selaku pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan prapid terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut selaku termohon, terkait penetapan tersangka dirinya.



Hakim tunggal Merry Dona Pasaribu dalam amar putusannya di hadapan kuasa hukum pemohon dan termohon menyatakan, penetapan tersangka terhadap Albert Kang oleh penyidik Ditreskrimmum (termohon) sudah tepat.

BACA JUGA:
Jika Penadah Tak Ditangkap, Korban Ancam Bawa Kasus Ayam Bangkok ke Mabes Polri

Hakim Merry Dona juga menjelaskan, termohon Ditreskrimum Poldasu dalam menetapkan tersangka terhadap Albert Kang pemohon prapid, sudah tepat dan sesuai Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) dan atau Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) dan atau Pasal 6 Ayat (1) Huruf (c) dan atau Pasal 6 Ayat (1) Huruf (d) Jo. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960.

Selain menolak prapid tersangka Albert Kang, hakim juga menghukum pemohon Albert Kang membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan tersebut.

Sebelumnya, dalam uraian permohonan nota prapid, Albert Kang menyatakan agar hakim yang menyidangkan perkara menerima permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan tindakan termohon Ditreskrimum Polda Sumut menetapkan status pemohon sebagai tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) dan atau Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) dan atau Pasal 6 Ayat (1) Huruf (c) dan atau Pasal 6 Ayat (1) Huruf (d) Jo. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan status Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BACA JUGA:
Tim Pekong: Dalangnya Moeldoko, Wayangnya Yusril

Selanjutnya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan status tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

Memerintahkan termohon untuk mencabut status tersangka terhadap pemohon. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan/penyidikan perkara pidana atas nama pemohon.

Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin