Hukum

Kajatisu Tunjuk Asdatun Koordinator Pendamping Hukum APBD Covid-19 di Sumut

DR Berita
drberita

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

DRberita.com | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Amir Yanto memerintahkan seluruh Kejaksaan Negeri untuk mengawal dan memberi pendampingan hukum refocusing dan realokasi APBD penanganan Covid-19.

Minggu 17 Mei 2020, Kajatisu Amir Yanto menunjuk Koordinator Pendampingi APBD Covid-19 di Sumut kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Mangasi Situmeang untuk menindaklanjuti Surat Edaran JAM Datun Nomor: 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat.

Atas delegasi tersebut, Asdatun Kejatisu Mangasi Situmeang menerbitkan surat Nomor: 13.05 L.2.6/GS.2.05/2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan berkoordinasi dan melaporkan hasil pendampingan secara hukum dalam percepatan penanganan Covid-19.


Baca Juga: Bank Sumut Siapkan Uang Tunai Rp 1,5 Triliun di ATM Untuk Kebutuhan Lebaran

Yaitu, pendampingan hukum dalam rangka revisi anggaran, penyaluran bantuan dan pengadaan barang atau jasa termasuk pada masa pandemi Covid-19.

"Sementara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan fungsi jaksa sebagai pengacara Negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum terhadap refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19," kata Mangasi Situmeang.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin meminta agar seluruh jajaran tidak main-main dalam upaya pendampingan hukum anggaran Covid-19. Burhanuddin tak segan-segan akan menindak tegas jika didapati jaksa yang melakukan penyimpangan.

Baca Juga: Aswaja Batubara Doa Bersama Untuk Corona Hilang dari Bumi Saat Idul Fitri

"Para jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan atau pendampingan ini, akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi," ucapnya.

Arahan tersebut disampaikan Jaksa Agung melalui video conference kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indoensia untuk pendampingan hukum refocusing anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020. (art/drb)

Editor: Gambrenk

Sumber: Pers Rilis