Hukum

Gugatan PMH Terhadap KLB Demokrat Abal Abal Belum Diperiksa dan Diputus Majelis Hakim

DR Berita
Istimewa

Kuasa hukum AHY dan Teuku Riefky, Bambang Widjojanto, didampingi Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat memberi keterangan pers.

DRberita.com | Ketua Tim Pembela Demokrasi Dr. Bambang Widjojanto (BW) mengatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap KLB Demokrat abal abal Deliserdang, Sumatera Utara, belum diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim.


"Ada pihak-pihak yang sengaja membuat keruh situasi dengan menyimpulkan secara keliru dan muslihat dengan pernyataan menyesatkan atas putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat No. 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021," ungkap Bambang Widjojanto, Jumat 13 Agustus 2021.


Putusan majelis hakim menyatakan bahwa gugatan "Tidak Dapat Diterima..." dan tidak pernah menyatakan bahwa "Gugatan Ditolak…".

BACA JUGA:
Densus 88 Tangkap Guru Ngaji Tahfiz di Binjai Sumut

Itu artinya majelis hakim sama sekali belum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Partai Demokrat yang nota bene secara notoir fact telah sangat meyakinkan karena menunjukkan fakta-fakta sulit dibantah bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.


"Partai Demokrat memutuskan menerima putusan di atas untuk dipelajari dan dipertimbangkan secara teliti dan seksama guna dijadikan dasar dalam memastikan pilihan dan langkah hukum selanjutnya, apakah akan mengajukan upaya hukum atau gugatan diajukan kembali karena pokok-pokok telah memuat fakta-fakta yang utuh dan kuat secara hukum atas perbuatan melawan hukum dari para tergugat dalam menyelenggarakan KLB abal-abal," kata Bambang.


Bambang pun meyakini pemohon prinsipal telah secara patut hadir dan mengikuti dalam proses mediasi secara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf d Perma No. 1 Tahun 2016, menegaskan pihak yang tidak hadir dapat dilakukan dengan alasan yang sah, dan salah satu alasannya menjalankan tuntutan profesi/pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

BACA JUGA:
KPK dan Kejati Sultra Periksa Lokasi Perkara Tambang PT. Toshida

Secara faktual dan hukum sudah dapat dibuktikan, prinsipal gugatan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menunjukan itikad baiknya karena sudah mengirimkan surat kepada hakim mediator, yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tuntutan/profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, serta juga telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya, yaitu Sekjen Partai Demokrat, yang waktu itu hadir untuk mewakili dirinya dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi dimaksud.


"Surat kuasa dan proposal mediasi telah diterima hakim mediator dan para tergugat, sehingga proses mediasi dilanjutkan dan para tergugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat," kata Bambang.

BACA JUGA:
Ombusdman Protes Menteri Sofyan Djalil Katakan Masalah Tanah Eks PTPN2 Sudah Selesai

Bambang Widjojanto yang merupakan pengacara AHY dan Teuku Riefky, juga mengatakan tidak benar jika ada pihak-pihak yang secara insinuasi, keliru, dan manipulatif menyatakan bahwa AHY, Ketum Partai Demokrat sudah melakukan kebohongan publik, serta menyimpulkan sendiri secara sepihak, "Putusan adalah fakta yang justru memperlihatkan AHY sebagai pihak yang melakukan PMH".


Untuk itu, lanjut Bambang, Partai Demokrat mensomir para pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan itu, dan jika tidak dilakukan maka akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut.


Demikian atas pernyataan dari pihak pihak yang juga terlalu dini, angkuh, dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dikualifikasi absurd dengan menyatakan bahwa putusan dari majelis hakim No. 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 di atas adalah langkah awal untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Demokrat di PTUN dengan alasan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolagit telah sah secara hukum.

BACA JUGA:
Kronologis Korupsi Rokok di KPBPB Bintan



"Putusan majelis hakim No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum AHY, dan penyelenggaraan KLB Sibolangit abal abal sudah dikualifikasi telah melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah," tutup Bambang.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks