Hukum

Gugatan Buruh: Hakim Terima Jawaban dari Tergugat Gubsu dan Bupati Deliserdang

DR Berita
Istimewa

Sidang gugatan buruh di Pengadilan Negeri Medan

DRberita.com | Sidang lanjutan gugatan dari sepuluh elemen organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (GEBBERSU) terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deliserdang dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) atas tidak dinaikannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang untuk tahun 2021, memasuki sidang kedua dengan agenda jawaban dari para tergugat, Rabu 22 September 2021, lalu di Pengadilan Negeri Medan.


Dalam ruang persidangan yang dibuka untuk umum pada sekira pukul 11.00 WIB, Hakim Ketua Safril, bersama kedua Hakim Anggota yang memimpin jalannya persidangan tampak memberikan kesempatan pada pihak tergugat yang hadir, yakni dua kuasa hukum dari Gubernur Sumatera Utara selaku tergugat 1 dan Bupati Deliserdang sebagai tergugat 2, untuk membacakan jawaban atas gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum yang dilayangkan GEBBERSU selaku penggugat. Sedangkan tergugat tiga dalam hal ini menaker tidak terlihat hadir dalam persidangan.

Usai menyerahkan jawaban dari para tergugat, kuasa hukum GEBBERS Daniel Marbun dan Muhammad Amrul Sinaga memohon kepada majelis hakim, agar persidangan gugatan para buruh ini dapat digelar cepat, mengingat UMK Deliserdang untuk tahun 2022 sudah akan dibahas para buruh.

BACA JUGA:
400 Pemohon Tertahan: Pemko Medan Upayakan Proses Percepatan Urusan Izin

Menyikapi hal tersebut, Majelis Hakim bersepakat untuk menggelar tahapan persidangan pada setiap satu minggu sekali guna menyahuti permohonan para penggugat, dengan menjadwalkan sidang lanjutan pada rabu 29 September 2021 pekan depan.


Kordinator GEBBERSU Muhammad Sahrum, didampigi para pimpinan buruh menyampaikan harapannya agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara gugatan buruh dengan seadil-adilnya dan proses secapatnya tanpa mengulur waktu lagi.

"Seperti permintaan kuasa hukum kami, agar sidang dapat berjalan cepat, mengingat selama ini waktu dari kami layangkan gugatan sudah banyak di ulur-ulur jadwal sidangnya, dan mangingat waktu penetapan upah untuk tahun 2022 sudah mulai dekat lagi, kita bersyukur hakim telah memenuhi harapan kami, untuk sidang digelar semingu sekali kedepannya," ujar Sahrum kepada wartawan, Kamis 23 September 2021.


GEBBERSU, lanjut Sahrum, akan terus mengawal proses persidangan ini, karena pihaknya yang memiliki sekitar kurang lebih 15 ribu anggota yang merupakan pekerja di Kabupaten Deliserdang, sangat dirugikan atas tidak dinaikannya UMK disebabkan dari kebijakan para kepala daerah dan Menaker.

BACA JUGA:
Bobby Aulia Diminta Copot Kepala OPD Nakal

"Seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, gugatan kerugian buruh yang tergabung dalam GEBBERSU adalah 58 miliar rupiah, untuk itu kami mohon doa seluruh buruh khususnya Deliserdang agar tuntutan buruh dimenangkan dan atau Bupati segera menaikan UMK tahun 2021 untuk seluruh buruh di Kabupaten Deliserdang," tegas Sahrum yang juga Ketua DPC FSP Kahut KSPSI Deliserdang.

Diketahui, GEBBERSU yang merupakan gabungan aliansi 10 SP/SB yakni KSPI - FSPMI Deliserdang (DS), FSP Kahut SPSI DS, FSP Lem SPSI DS, FSP PPP SPSI DS, FSP KEP SPSI DS, FSP RTMM SPSI DS, F SB Kikes SBSI DS, SBSI 92 DS, KGB Peta dan SBSU, telah melayangkan gugatan perdata kerugian buruh akibat tidak dinaikannya UMK Deliserdang ini sejak Juni 2021 di Pengadilan Negri Medan.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin