Hukum

GP Ansor: Kapolri Gagal, Medan dan Sumut Darurat Judi

DR Berita
Foto: Istimewa

Ketua Umum PC GP Ansor Medan Muhammad Husein Tanjung.

DRberita.com | Ketua Umum PC GP Ansor Medan Muhammad Husein Tanjung mengatakan masyarakat di Kota Medan, dan umumnya di Sumatera Utara merasa resah dengan maraknya perjudi.

Aparat keamanan pun dinilai telah gagal menciptakan situasi kondusif di Medan dan Sumut.

"Situasi ini harus secepat mungkin ditanggapi dan menjadi perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ungkap Husein Tanjung dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Juni 2021.

Baca Juga
Doctor Strange Jadi Villain di What If...?

Dikatakannya, perjudian menjadi fenomena yang tidak dapat dipungkiri di tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP.


Namun, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan, juga kalau kemungkinan menang itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Baca Juga
Saut Blak-blakan Bongkar Kelakuan Firli

GP Ansor melihat kasus perjudian di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan sangat marak terjadi sejak tiga bulan terakhir. Terbukti pada kurun waktu tiga bulan ini lokasi perjudian kembali menjamur di Kota Medan sedikitnya ada 87 titik yang tersebar di 21 kecamatan.

"Artinya, sudah mulai melihat tingkat keberanian masyarakat semakin tinggi untuk membuka lokasi judi pada masa kepemimpinan Kapoldasu Irjen Pol. Panca Putra. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kinerja perwira tinggi Polri kelahiran Sumatera Utara Januari 1969 tersebut," kata Husein Tanjung.

Baca Juga
2 Lembaga Intelijen Negara dan BNPT Terikut Konflik TWK Pegawai KPK

Husein Tanjung mengatakan kondisi ini sudah pernah dipertanyakannya langsung kepada Kapolres Belawan AKBP Dayan, mengapa perjudian di wilayah hukumnya tidak bisa dihilangkan.


Dayan pun menjawab, kinerja mereka sudah maksimal dengan bukti telah menerima penghargaan rekor muri dengan penangkapan judi terbanyak. Kendati demikian, lanjut Husein Tanjung, tidak menjadi suatu kebanggaan rekor muri bila realitanya perjudi masih sangat menjamur di sana.

Baca Juga
80 Pati TNI Mutasi, 29 Masuk Masa Purna Bhakti, Ini Daftarnya

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: admin