Hukum

Demokrat: Bukti yang diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung!

DR Berita
Istimewa

Partai Demokrat AHY

DRberita.com | Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang telah masuk dalam tahapan pembuktian dokumen. Dimana dalam KLB tersebut, Moeldoko (sebagai Penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum.


Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang illegal dan inkonstitusional.

Paska persidangan di Pengadilan TUN Jakarta, Kamis 16 September 2021, sebagai Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo SH dari Hamdan Zoelva & Partners menyatakan bahwa setiap upaya menggugat Keputusan Negara harus dengan tata cara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui Negara.

BACA JUGA:
Wakil Kepala BIN Cek Kesiapan Pengamanan Kinjungan Jokowi ke Sergai

Menurut Heru Widodo, dalil-dalil gugatan oleh pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar atau tidak nyambung.

"Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deliserdang," ujar Heru.


Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang turut menyaksikan langsung persidangan menegaskan.


"Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan 2 hal utama, yaitu; satu, dasar hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? dua, siapa dan berapa pemilik suara sah yang hadir saat itu?. Bukti yang diberikan tidak nyambung !," tegas Hinca.

BACA JUGA:
Perampok Toko Emas di Medan Ditangkap, Otak Pelaku Hendrik Tampubolon Ditembak Mati

Anggota Komisi III bidang hukum DPR RI ini menilai bahwa hingga saat ini proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional. Dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Tahapan persidangan selanjutnya adalah pengajuan bukti tambahan dan saksi fakta dari pihak Moeldoko yang diagendakan pada 23 September 2021.


Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun (JAM) menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono.

BACA JUGA:
Pengacara Korban Minta Polisi Tetapkan "Anak Maen" Istri Mantan Bupati Madina Jadi Tersangka
Penulis: DR Berita

Editor: Admin