Hukum

Anggota KY Hadiri Sidang Gugatan Pos Ambai Kafe di PN Medan: Hakim Perintahkan Mediasi

DR Berita
Poto: Istimewa

Assoc Prof. Dr. Farid Wajdi, SH MHum anggota Komisi Yudisial (KY) dan Diurna Wantana, warga Jalan Ambai di Pengadilan Negeri Medan.

DRberita.com | Sidang lanjutan gugatan perdata warga Jalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, terhadap pemilik Pos Ambai Kafe kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa 2 Agustus 2022.


Pada sidang kedua ini, majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak yang bertikai yakni pihak penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi.


Dalam sidang itu, Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU) kembali hadir memenuhi panggilan majelis hakim terkait gugatan perkara perdata register Nomor: Pdt.G/PN.Mdn yang diajukan oleh pihaknya di PN Medan.

Pihak pihak yang tergugat dalam perkara ini yaitu Junaidi M. Adam, Pos Ambai Coffee, Menves/Kepala BKPM, Wali Kota Medan, Kepala DPMPTSP Kota Medan, Kepala Dinas Pariwisata, Kasatpol PP Kota Medan, Camat Medan Tembung, dan Lurah Sidorejo Hilir (VIII).

BACA JUGA:

Kolaborasi Pendidikan Masyarakat KPK, Kunci Peningkatan IPAK 2022

Sedangkan formasi Majelis Hakim Sulhanuddin sebagai hakim ketua, Oloan Silalahi dan M Nazir, sebagai hakim anggota.


Sementara agenda sidang dalam panggilan kedua ini masih merupakan lanjutan pemeriksaan kelengkapan kehadiran dan surat kuasa para pihak tergugat.

Agenda sidang masih lanjutan pemeriksaan para pihak yang berperkara. Berkas para pihak pun sudah diperiksa, kuasa para pihak seluruhnya, mulai dari T-I sampai T-VIII hadir. Agenda selanjutnya adalah mediasi.


"Untuk mediasi perkara ini kami menunjuk hakim mediator Bapak As'ad Rahim Lubis, dan sidang dilanjutkan setelah mendapat laporan dari mediator," kata Sulhanuddin selaku ketua majelis hakim sambil mengetok palu hakim.


Indra Buana Tanjung, SH, Koordinator Tim Hukum PB PASU selaku kuasa dari penggugat atas nama Assoc Prof. Dr. Farid Wajdi, SH MHum anggota Komisi Yudisial (KY) dan Diurna Wantana, warga Jalan Ambai Medan menyatakan tujuan kehadiran mereka ke PN Medan untuk memenuhi panggilan sidang kedua.


Kehadiran kuasa hukum mendampingi kedua kliennya itu mememuhi panggilan sidang kedua. Pihaknya meminta agar pada sidang mediasi nanti semua inperson dari tergugat hadir. "Artinya sangat diharapkan agar semua inperson kooperatif dan menghormati persidangan sehingga semua tahapan dapat berjalan sesuai prosedur hukum yang ada," pinta Indra.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panitera Pengganti (PP) bahwa mediasi terhadap perkara ini dilaksanakan pada Jumat 5 Agustus 2022.

"Tentu kita sebagai kuasa penggugat maupun para penggugat prinsipal akan hadir dalam mediasi tersebut, karena prinsip kami kalau para tergugat kooperatif, kami akan lebih kooperatif lagi," ujarnya.


"Pendeknya, PASU ini kan para advokat, jadi itu harus menghormati seluruh rangkaian persidangan, kalau bukan kita yang menghormati, siapa lagi," sambung Indra.

BACA JUGA:
372 Pelaku Swasta Ditangkap: KPK Gelar Bimtek Antikorupsi ke Jajaran Pupuk Indonesia

Selain itu, menurut Indra, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Penghubung Komisi Yudiasial Sumatera Utara perihal memohon pemantauan persidangan terhadap gugatan Pos Ambai Coffee ini. "Tujuannya apa, agar semua tahapan dalam persidangan dapat berjalan sesuai mekanisme hukum dan juga supaya hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan dalam perkara ini," papar Indra.


Eka Putra Zakran, SH MH (Epza), Ketua Umum PB PASU mengapresiasi kehadiran seluruh kuasa para pihak tergugat. "Harusnya begitu, siapa pun harus menghormati panggilan sidang, apalagi para tergugat dalam perkara ini merupakan unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi sudah tepat mereka hadir, sehingga tidak habis waktu atau energi terbuang sia sia," katanya.

Epza menambahkan pada agenda mediasi, diharapkan juga demikian, para kuasa dapat menghadirkan inpersonnya di hadapan hakim mediator.


"Ini bukan soal kalah menang, tapi PB PASU dan para tergugat harus menghargai proses hukum di sidang pengadilan. Nah, dalam hukum kan semua hal bisa saja terjadi, makanya mediasi juga merupakan jalan terbaik untuk mencari jalan keluar," katanya.


"Itu makanya dibuat Perma oleh Mahkamah Agung untuk mengatur mediasi ini, harapannya agar para pihak dapat menemukan jalan damai, kecuali tidak ada kata sepakat, ya mau gak mau tentu akan lanjut pada sidang pokok perkara," tandas Epza.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin