Hukum

Ajukan Eksepsi, Tim Hukum Terdakwa Korupsi UINSU Nilai Dakwaan JPU Obscure Libel

DR Berita
Istimewa

Tim kuasa hukum terdakwa Syahruddin Siregar, Kamaluddin Pane SH, MH, Ranto Sibarani SH, Yudi Sibarani SH, dan Gumilar Adi

DRberita.com | Tim kuasa hukum terdakwa korupsi UINSU Syahruddin Siregar menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya kabur, tidak jelas dan tidak sesuai fakta.


Hal tersebut disampaikan Tim kuasa hukum Kamaluddin Pane SH, MH, Ranto Sibarani SH, Yudi Sibarani SH, dan Gumilar Aditya Nugroho SH setelah secara seksama memperhatian kronologi, uraian JPU menyampaikan dalam surat dakwaannya.


Perkara terdakwa Syahruddin Siregar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan gedung UINSU Medan tahun 2018 yang bersumber dari Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

BACA JUGA:
Irjen Panca Saksikan Vaksinasi Warga Binaan di Rutan Medan

"Tim kuasa hukum menyimpulkan dakwaan penuntut umum terhadap Syahruddin Siregar, tidak tepat, keliru, dan tidak sesuai fakta, sehingga tim kuasa mengajukan eksepsi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 143 Ayat (2) Huruf B KUHAP," ujar Kamalauddin Pane, dalam keterangan tertulis, Selasa 24 Agustus 2021.


Menurut Kamal Pane, beberapa catatan yang dijadikan alasan dasar eksepsi di antaranya, sebagai PPK Syahruddin Siregar telah melakukan perbuatan sesuai tata aturan pada bidang pengadaan barang jasa pemerintah.


Perpanjangan masa kerja yang diberikan kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) karena memang diakomodasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagaimana tersebut pada Pasal 22 s.d 28 yang pada pokoknya adalah Pasal 22 Angka (1) disebutkan; Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai SBSN yang tidak diselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan kepada tahun berikutnya.

BACA JUGA:
Terjebak Janji Manis, ASN Pemprovsu Lenyap Rp 200 Juta, Oknum Perwira Poldasu Terlibat

Selanjutnya, pada Angka (2) ditegaskan; penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendaannya masih tersedia.

"Jadi perlu kami sampaikan, memang sangat penting pemahaman yang utuh terhadap ketentuan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, apalagi ada pengaturan khusus terkait dana yang bersumber dari SBSN," terang Kamal.


Kamal Pane menjelaskan, bahwa dakwaan JPU kabur karena tidak dapat membedakan antara nilai kontrak kegiatan keseluruhan yaitu sebesar Rp 44.973.352.461.00 dengan pembayaran progress pekerjaan sebesar 91, 07% yaitu sebesar Rp 40.959.232.086 yang mana nilai ini adalah berdasarkan penilaian konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi (KMK) yaitu PT. Kanta Karya Utama, dan sisa pembayaran akhir tahun sebanyak sisa pekerjaan yang belum diselesaikan PT Multi Karya Bisnis Perkasa sebesar Rp 4.016.120.375, dimana uang sisa pekerjaan ini ditempat di Bank Jawa Barat, bukan diberikan kepada kontraktor sebagaimana yang disebut dalam dakwaan bahwa pembayaran sudah dilakukan 100% persen merupakan kekeliruan pemahaman terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BACA JUGA:
Balik dari Bareskrim, Polda Sumut Terima Laporan Relawan Bobby Nasution Diancam Bunuh

"Perlu kami terangkan, pembayaran sebesar Rp 40.959.232.086 senilai dengan pekerjaan telah mencapai 91,07% menurut konsultan yang menyimpulkan, dan perlu diketahui hingga saat ini pihak konsultan pengawas yaitu PT. Kanta Karya Utama tidak ada yang menjadi tersangka atau terdakwa. Jadi, mengapa saudara Syahruddin Siregar dijadikan tersangka?sebagai PPK melakukan pembayaran sebesar persentase progress kerja 91,07% dengan total dana Rp 40.959.232.086 adalah rekomendasi konsultan pengawas. Dan sisa dana pembayaran akhir tahun sebesar Rp 4.016.120.375 atau senilai sisa pekerjaan sebesar 8,93%. Juga ditempatkan di bank, bukan diserahkan kepada perusahaan. Jadi penyebutan JPU adanya pembayaran 100 persen terhadap pekerjaan yang bersisa adalah keliru," kata Kamal.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin