Hukum

Advokat di Medan Yakin JR Yusril Ditolak MA

DR Berita
Istimewa

Yusril Ihza Mahendra

DRberita.com | Judicial Review (JR) AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) yang diajukan pengacara Yusril Ihza Mahendra mewakili empat mantan kader Partai Demokrat yang bergabung di Kubu KSP Muldoko diyakini ditolak.


Penolakan ini disebabkan pengaturan pemecatan kader partai yang telah diatur Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Saya sangat meyakini JR yang diajukan Yusril ditolak MA. Ya, tidak benar ada kekosongan hukum," tegas Advokat Kamaluddin Pane SH, MH di Medan, 1 Oktober 2021.

BACA JUGA:
Skandal Demokrat: Yusril 'Gadai Integritas' Bela Moeldoko dan Istana

Menurut Kamal, sengketa pemecatan kader partai politik sudah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mana salah satu sengketa tersebut tentang pemecatan.


"Caba cek, ini sudah jelas dan tegas disebutkan pasal 32 (angka 1) perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan (angka 2) penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh Partai Politik," sambung Kamal.

Kamal kembali mempertegas Yusril Izha Mahanedra agar membaca kembali isi dan penjelasan Pasal 32.

BACA JUGA:
Wakil Bupati Madina Buka Muscab Gerakan Pramuka

"Silahkan liat penjelasan Pasal 32, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain; (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik," terang Kamal.

Jadi, lanjut Kamal, tidak benar ada kekosongan hukum sebagaimana dikatakan Yusril Izha Mahendra. "Partai politik landasannya sangat jelas yaitu Undang Undang Partai Politik. Jadi sangat keliru JR AD/ART Partai Demokrat yang diajukan Yusril ke MA," tegasnya.

Halaman :
Penulis: DR Berita

Editor: Admin