Hukum

LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut

DR Berita
drberita/istimewa
Presiden LSM LIRA Jusuf Rizal bersama Komisioner KPK terpilih Lili Pintauli Siregar.
DRberita | Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) 'mencium aroma' pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha di Sumatera Utara oleh oknum-oknum penyidik nakal.

"Berdasarkan informasi dari Biro Intelijen dan Investigasi LIRA (BIIL), ada sejumlah temuan di lingkungan pemerintahan, yang merupakan pelanggaran administratif dipaksa untuk menjadi temuan bersifat pidana. Kondisi ini tentunya menimbulkan keresahan terhadap ASN dan pengusaha," ujar Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal seusai bertemu dengan Komisioner KPK terpilih Lily P Siregar di Medan, akhir pekan 29 November 2019.

Kondisi ini, lanjut Jusuf Rizal, tentunya tidak berbanding lurus dengan keinginan Presiden Jokowi dalam upaya percepatan program pembangunan nasional.

"Presiden mengatakan, setiap diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Apabila ada kesalahan administrasi, maka akan ditindaklanjuti terlebih dulu oleh aparat internal pengawasan pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," papar Jusuf Rizal.

Kemudian, tambah Jusuf Rizal, Presiden Jokowi juga meminta setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah, maka dibawa ke jalur perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahan administrasi yang dilakukan.

"Presiden juga meminta aparat penegak hukum bisa benar-benar teliti dalam melihat kerugian negara atas dasar niat mencuri. Jadi, tidak juga ujung-ujung membawa ke ranah pidana, padahal itu ranah administratif," ujarnya.

Di Sumut, berdasarkan informasi BIIL, sejumlah temuan yang seyogyanya bersifat administratif, justru masuk ke ranah pidana. Hal seperti ini kerap terjadi dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

"Pasal 77 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, jelas dan tegas menyebutkan, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka APIP menyampaikan kepada atasannya, untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik," terang Jusuf Rizal.

Aturan main untuk itu, sambungnya, cukup jelas dan tegas. Tidak bisa langsung penyidik melakukan proses hukum terhadap pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa melalui prosedur yang tidak sesuai aturan main. Jusuf Rizal juga berharap, tidak adanya 'penyanderaan' kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pihak.

"Silahkan saja proses sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan jadikan mereka yang terlibat korupsi sebagai mesin ATM. Selain itu, lembaga penyidik juga saling berkoordinasi dalam penanganan kasus, bukan saling rebutan," katanya. (art/drc)


Editor: admin

Sumber: Pers Rilis